Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp2.011,3 triliun atau merupakan 115,35 persen dari target yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Realisasi pendapatan negara tersebut juga berhasil tumbuh 22,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.
Ia memerinci pendapatan negara tahun lalu meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 juga tercatat melampaui target atau mencapai 107,15 persen dari APBN dan telah kembali pada level pra pandemi pada tahun 2019 yang sebesar Rp1.546,1 triliun.
Sementara realisasi belanja negara hingga semester I-2022 mencapai Rp1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan dengan semester I-2021 (year-on-year/yoy).
"Ini kenaikan yang sangat besar terutama didominasi oleh belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) yang kenaikannya ini adalah untuk subsidi, terutama energi," ucap Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara tersebut merupakan 40 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Oleh karena itu, ia menuturkan windfall profit yang diterima negara karena kenaikan harga komoditas global digunakan untuk melindungi masyarakat, termasuk melalui belanja non K/L untuk subsidi yang dinaikkan dengan sangat dramatis.
Secara perinci, belanja negara semester I-2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp367,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L Rp483,7 triliun atau melesat 39,5 persen (yoy).
Bendahara Negara itu pun akan meninjau kembali belanja K/L yang terkontraksi lantaran adanya kebijakan automatic adjustment kepada seluruh K/L.
"Namun kalau kami lihat bahwa risiko automatic adjustment akan mendistribusi belanja K/L terlalu besar, kami mungkin akan sedikit merelaksasikan dengan penerimaan negara yang cukup baik," ungkapnya.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk TKDD terdiri dari transfer ke daerah senilai Rp333,1 triliun atau terkontraksi 3,9 persen (yoy) dan dana desa yang telah terbayarkan Rp34 triliun atau tumbuh 24,8 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu: Pertama dalam 12 tahun pendapatan negara capai target di 2021
"Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Realisasi pendapatan negara tersebut juga berhasil tumbuh 22,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.
Ia memerinci pendapatan negara tahun lalu meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 juga tercatat melampaui target atau mencapai 107,15 persen dari APBN dan telah kembali pada level pra pandemi pada tahun 2019 yang sebesar Rp1.546,1 triliun.
Sementara realisasi belanja negara hingga semester I-2022 mencapai Rp1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan dengan semester I-2021 (year-on-year/yoy).
"Ini kenaikan yang sangat besar terutama didominasi oleh belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) yang kenaikannya ini adalah untuk subsidi, terutama energi," ucap Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara tersebut merupakan 40 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Oleh karena itu, ia menuturkan windfall profit yang diterima negara karena kenaikan harga komoditas global digunakan untuk melindungi masyarakat, termasuk melalui belanja non K/L untuk subsidi yang dinaikkan dengan sangat dramatis.
Secara perinci, belanja negara semester I-2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp367,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L Rp483,7 triliun atau melesat 39,5 persen (yoy).
Bendahara Negara itu pun akan meninjau kembali belanja K/L yang terkontraksi lantaran adanya kebijakan automatic adjustment kepada seluruh K/L.
"Namun kalau kami lihat bahwa risiko automatic adjustment akan mendistribusi belanja K/L terlalu besar, kami mungkin akan sedikit merelaksasikan dengan penerimaan negara yang cukup baik," ungkapnya.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk TKDD terdiri dari transfer ke daerah senilai Rp333,1 triliun atau terkontraksi 3,9 persen (yoy) dan dana desa yang telah terbayarkan Rp34 triliun atau tumbuh 24,8 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu: Pertama dalam 12 tahun pendapatan negara capai target di 2021