Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2025.
"Insya Allah, hari ini atau besok TPP ASN dicairkan sesuai perintah wali Kota Tanjungpinang, anggarannya juga sudah tersedia," kata Sekda Pemkot Tanjungpinang Zulhidayat di Tanjungpinang, Kamis.
Zulhidayat menyebutkan, alokasi anggaran TPP untuk 2.000-an ASN Pemkot Tanjungpinang mencapai belasan miliar rupiah per tahun.
Baca juga: Dinkes Batam temukan 193 kasus HIV baru
Pencairan TPP ASN diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Tanjungpinang, mengingat belanja pemerintah termasuk tiga besar penopang ekonomi daerah itu, berdasarkan data BPS.
"TPP ASN jadi salah satu lokomotif ekonomi, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah," ujarnya.
Sekda menyampaikan lebih lanjut bahwa kondisi perekonomian di Tanjungpinang hingga saat ini masih lesu, yaitu di angka 3,76 persen.
Sama seperti sebelumnya, perekonomian di pusat ibu kota Provinsi Kepri itu masih ditopang oleh pedagang eceran, lalu konstruksi, dan belanja pemerintah.
"Makanya, salah satu yang kami dorong saat ini ialah merealisasikan belanja-belanja pemerintah, termasuk hak-hak ASN," ujar Zulhidayat.
Baca juga: Presiden beri kewenangan BP Batam ajukan pelepasan kawasan hutan
Selain itu, pemkot juga gencar menggerakkan roda perekonomian daerah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur serta kunjungan pariwisata.
"Wali kota terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur dan pariwisata daerah," katanya pula.
Sementara, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, pemulihan ekonomi perlu didasarkan pada data yang jelas, khususnya terkait titik-titik lemah pertumbuhan di tiap kecamatan.
Dengan begitu, katanya, masalah ekonomi dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat bisa dirumuskan.
Baca juga: Bea Cukai Batam gagalkan penyelundupan 3 kg sabu dari Malaysia
“Kalau tahu letak masalahnya, barulah langkah bisa disusun. Pemulihan ekonomi harus berbasis data dan inovasi,” ujarnya.
Lis turut mendorong dinas-dinas yang langsung membina pelaku usaha, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM lebih intens berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor UMKM.
Apalagi, kata Lis, Tanjungpinang punya potensi besar di sektor IKM dan UMKM yang belum tergarap sepenuhnya.
“Kita punya 1.200 IKM binaan dan sekitar 14 ribu UMKM. Tapi dengan jumlah sebanyak itu, kondisi ekonomi kita masih begini. Ini tidak relevan,” ucap Lis.
Produk lokal, katanya, harus mulai diarahkan agar tidak hanya berputar di pasar dalam kota, tetapi juga menembus pasar luar daerah, sehingga usaha masyarakat bisa tumbuh secara berkelanjutan.
"Kita perlu memahami dengan jelas apa yang kita miliki dan produk mana yang unggul. Dari situ, langkah-langkah lanjutan bisa diambil, termasuk menjalin komunikasi dengan daerah lain yang membutuhkan pasokan bahan baku dari Tanjungpinang," ujar Lis.
Baca juga:
Pemkot Batam catat 5.000 nelayan sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Pemkot Batam optimalkan pencapaian target pajak parkir Rp16 miliar
Komentar