Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengalokasikan sekitar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) serta belanja tidak terduga (BTT) atau sebesar Rp13,4 miliar untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
"Anggaran untuk penanganan inflasi tiga bulan ke depan yaitu Rp13,4 miliar," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid di Batam, Senin (12/9).
Ia menjelaskan adapun anggaran tersebut digunakan untuk langkah-langkah strategis Pemkot Batam di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) kepada 39.297 kartu keluarga (KK) dengan rincian Rp300 ribu per KK.
Baca juga:
Batam Batuampar 10K turut diramaikan peserta Singapura dan Malaysia
100.722 anak di Batam telah vaksinasi COVID-19 dosis lengkap
Kemudian anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar sebesar Rp465 juta, pengembangan kawasan budidaya tanaman kebun cabai sebesar Rp419 juta, pemberian bibit tanaman cabai dalam polybag sebesar Rp80 juta, serta subsidi pada sektor transportasi sebesar Rp727 juta.
"Subsidi sektor transportasi itu totalnya Rp727 juta, yang pertama untuk subsidi BBM bus sekolah sembilan unit, subsidi BBM Trans Batam 33 unit, subsidi BBM kapal Pulau Jaloh - Sagulung satu unit, subsidi BBM kapal wilayah kecamatan Galang tiga unit, dan subsidi BBM boat pancung Sekupang - Belakang Padang pulang pergi," ujar Jefridin.
Lebih lanjut Jefridin menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan sebagai reaksi pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi atas harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemkot melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya pemenuhan pasokan bahan pangan di daerah setempat.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya Pemkot Batam untuk menekan inflasi di tengah melonjaknya harga BBM saat ini.
"Perjanjian kerja sama (PKS) itu akan dilakukan di 14 September ini. Sangat membantu komoditas strategis masuk Batam utamanya telur dan cabai," kata Amsakar.
Baca juga:
Polda Kepri perketat pengawasan penjualan BBM dan bahan pokok
Pemkot Batam kerja sama dengan Tapanuli penuhi pasokan pangan
"Anggaran untuk penanganan inflasi tiga bulan ke depan yaitu Rp13,4 miliar," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid di Batam, Senin (12/9).
Ia menjelaskan adapun anggaran tersebut digunakan untuk langkah-langkah strategis Pemkot Batam di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) kepada 39.297 kartu keluarga (KK) dengan rincian Rp300 ribu per KK.
Baca juga:
Batam Batuampar 10K turut diramaikan peserta Singapura dan Malaysia
100.722 anak di Batam telah vaksinasi COVID-19 dosis lengkap
Kemudian anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar sebesar Rp465 juta, pengembangan kawasan budidaya tanaman kebun cabai sebesar Rp419 juta, pemberian bibit tanaman cabai dalam polybag sebesar Rp80 juta, serta subsidi pada sektor transportasi sebesar Rp727 juta.
"Subsidi sektor transportasi itu totalnya Rp727 juta, yang pertama untuk subsidi BBM bus sekolah sembilan unit, subsidi BBM Trans Batam 33 unit, subsidi BBM kapal Pulau Jaloh - Sagulung satu unit, subsidi BBM kapal wilayah kecamatan Galang tiga unit, dan subsidi BBM boat pancung Sekupang - Belakang Padang pulang pergi," ujar Jefridin.
Lebih lanjut Jefridin menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan sebagai reaksi pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi atas harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemkot melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam upaya pemenuhan pasokan bahan pangan di daerah setempat.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya Pemkot Batam untuk menekan inflasi di tengah melonjaknya harga BBM saat ini.
"Perjanjian kerja sama (PKS) itu akan dilakukan di 14 September ini. Sangat membantu komoditas strategis masuk Batam utamanya telur dan cabai," kata Amsakar.
Baca juga:
Polda Kepri perketat pengawasan penjualan BBM dan bahan pokok
Pemkot Batam kerja sama dengan Tapanuli penuhi pasokan pangan