Jakarta (ANTARA) -
Semua diharapkan menghentikan politisasi terhadap peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023.
 
"Tolong hentikan politisasi supaya kami bisa ambil keputusan yang terbaik," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
 
Menurutnya, politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Baca juga: Korban tewas Depo Pertamina di Plumpang dapat santunan BPJAMSOSTEK Rp48 juta
 
Menurut dia, persoalan pemukiman masyarakat yang berada di dekat lokasi Depo Pertamina Plumpang telah berlangsung lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Semua pihak mengetahui adanya risiko yang mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, seperti potensi terjadi kebakaran.
 
 
Diungkapkan pula bahwa dari peta yang disampaikan oleh PT Pertamina, sejak 1986 sudah ada masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Selain itu, ada informasi di berbagai pemberitaan bahwa sudah ada masyarakat yang bermukim di sana dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak 1986.
 
 
Ia pun mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
 
 


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pimpinan Komisi VI DPR minta hentikan politisasi kasus Depo Plumpang

Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor : Fery Heriyanto
Copyright © ANTARA 2024