Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan empat program pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo dengan harapan setelah penerapan daerah itu terbebas dari kategori miskin ekstrem.
"Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen di tahun 2024," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri Misni di Tanjungpinang, Jumat.
Misni menyampaikan keempat program tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 sebesar 1,20 persen atau sekitar 22 ribu orang.
Baca juga:
Program Sekolah Penggerak majukan pendidikan di Batam
Pemkot Batam punya 1.362 orang TPK untuk penanganan stunting
Ia menjelaskan empat program dimaksud, pertama penanganan infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Program ini, terus dilakukan secara kontinyu.
Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti jaminan kesehatan nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan program keluarga harapan (PKH).
Ketiga pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil seperti posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan.
Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu termasuk penanganan kasus anak stunting di lokus kemiskinan ekstrem.
“Intinya kita fokus pada pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, penguatan ekonomi dan penanganan stunting," jelas Misni.
Baca juga:
Polisi bongkar rumah di Kampung Aceh Batam untuk berantas narkoba
Wakil Bupati Karimun minta Kades Tanjung Pelanduk dan Tanjung Kilang bersinergi dengan masyarakat
Misni menambahkan program pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2023 juga melibatkan dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan hingga dinas kesehatan untuk jaminan sosial masyarakat miskin.
Kemudian ada juga dinas koperasi dan UKM, dinas pemberdayaan perempuan, serta dinas ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin.
Misni menambahkan penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat, di mana Kota Batam masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak, yaitu sekitar 14,65 ribu orang.
Lalu disusul Kota Tanjungpinang 5,97 ribu orang, Kabupaten Lingga 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang, Kabupaten Karimun 1,59 ribu orang.
Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang.
"Total penduduk miskin ekstrem Provinsi Kepri saat ini sekitar 22 ribu orang," demikian Misni.
Baca juga:
Polresta Tanjungpinang musnahkan pakaian dan sepatu impor barang bekas
Sewindu membangun Kabupaten Karimun bersama ARAH
Jaringan XL Axiata jangkau lebih dari 90 persen wilayah Kepri
Ini jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang diajukan Pemkab Karimun dalam Ranperda
"Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen di tahun 2024," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri Misni di Tanjungpinang, Jumat.
Misni menyampaikan keempat program tersebut diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 sebesar 1,20 persen atau sekitar 22 ribu orang.
Baca juga:
Program Sekolah Penggerak majukan pendidikan di Batam
Pemkot Batam punya 1.362 orang TPK untuk penanganan stunting
Ia menjelaskan empat program dimaksud, pertama penanganan infrastruktur dasar berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih, dan listrik. Program ini, terus dilakukan secara kontinyu.
Kedua adalah bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu seperti jaminan kesehatan nasional (JKN), bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan program keluarga harapan (PKH).
Ketiga pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil seperti posyandu, RT/RW, Bumdes, UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan.
Sedangkan yang keempat melalui program beasiswa bagi siswa tidak mampu termasuk penanganan kasus anak stunting di lokus kemiskinan ekstrem.
“Intinya kita fokus pada pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, penguatan ekonomi dan penanganan stunting," jelas Misni.
Baca juga:
Polisi bongkar rumah di Kampung Aceh Batam untuk berantas narkoba
Wakil Bupati Karimun minta Kades Tanjung Pelanduk dan Tanjung Kilang bersinergi dengan masyarakat
Misni menambahkan program pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2023 juga melibatkan dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial, dinas pendidikan hingga dinas kesehatan untuk jaminan sosial masyarakat miskin.
Kemudian ada juga dinas koperasi dan UKM, dinas pemberdayaan perempuan, serta dinas ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin.
Misni menambahkan penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kepri tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat, di mana Kota Batam masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak, yaitu sekitar 14,65 ribu orang.
Lalu disusul Kota Tanjungpinang 5,97 ribu orang, Kabupaten Lingga 4,05 ribu orang, Kabupaten Natuna 2,15 ribu orang, Kabupaten Karimun 1,59 ribu orang.
Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 0,48 ribu orang, dan Kabupaten Bintan 0,32 ribu orang.
"Total penduduk miskin ekstrem Provinsi Kepri saat ini sekitar 22 ribu orang," demikian Misni.
Baca juga:
Polresta Tanjungpinang musnahkan pakaian dan sepatu impor barang bekas
Sewindu membangun Kabupaten Karimun bersama ARAH
Jaringan XL Axiata jangkau lebih dari 90 persen wilayah Kepri
Ini jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang diajukan Pemkab Karimun dalam Ranperda