Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) 6,1 ton kepada 616 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang.
"Masing-masing KPM menerima bantuan 10 kilogram beras kemasan," kata dia setelah penyerahan bantuan CBP di Kantor Kelurahan Tanjung Unggat di Tanjungpinang, Sabtu.
Ia menyebut bantuan ini merupakan penyaluran perdana CBP tahap II pada November 2023. Secara keseluruhan, total KPM yang berhak menerima bantuan CBP di wilayah Tanjungpinang 7.280 keluarga atau setara 72,8 ton beras.
Jumlah total KPM se-Provinsi Kepri 70.384 KPM dengan total beras 2.111 ton. Per KPM mendapat 10 kilogram beras per bulan, selama tiga bulan dimulai September hingga November 2023.
"Kita turun langsung menyerahkan bantuan CBP di lokasi-lokasi lain. Selain mengawasi langsung, juga sebagai sarana penyebaran informasi program dan kebijakan yang sedang digesa Pemprov Kepri," ucap Ansar.
Ia mengatakan penyerahan CBP tersebut merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan bantuan ini kemungkinan tetap dilanjutkan hingga Maret 2024 dalam rangka menjamin ketersediaan pangan masyarakat yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
"Untuk itu kita berdoa dan optimis kehidupan kita ke depan lebih baik, dan bisa membangun kemandirian di rumah tangga masing-masing. Jika pemimpin dekat dengan rakyat, dengan program yang jelas, maka masyarakat akan berdaya," ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Hasan menyerahkan secara simbolis penambahan insentif petugas kebersihan di Kelurahan Tanjung Unggat sebesar Rp300 ribu dari yang sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp1,8 juta setiap bulan. Anggaran itu dialokasikan di APBD Perubahan 2023 dengan dukungan DPRD Tanjungpinang.
Selain itu, diserahkan nutrisi tambahan kepada 100 balita dan 50 ibu hamil sebagai upaya penurunan angka stunting berupa susu dan vitamin.
"Tambahan insentif petugas kebersihan dan bantuan nutrisi pencegahan stunting ini sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden RI dan Mendagri," ucap dia.
Baca juga:
KPU Bintan pastikan caleg perempuan di DCT lampaui kuota minimal 30 persen
KPU Batam: Caleg termuda DPRD adalah berusia 21 tahun
Dinas Perpustakaan Natuna terima DAK Rp4,5 miliar dari Pusat
"Masing-masing KPM menerima bantuan 10 kilogram beras kemasan," kata dia setelah penyerahan bantuan CBP di Kantor Kelurahan Tanjung Unggat di Tanjungpinang, Sabtu.
Ia menyebut bantuan ini merupakan penyaluran perdana CBP tahap II pada November 2023. Secara keseluruhan, total KPM yang berhak menerima bantuan CBP di wilayah Tanjungpinang 7.280 keluarga atau setara 72,8 ton beras.
Jumlah total KPM se-Provinsi Kepri 70.384 KPM dengan total beras 2.111 ton. Per KPM mendapat 10 kilogram beras per bulan, selama tiga bulan dimulai September hingga November 2023.
"Kita turun langsung menyerahkan bantuan CBP di lokasi-lokasi lain. Selain mengawasi langsung, juga sebagai sarana penyebaran informasi program dan kebijakan yang sedang digesa Pemprov Kepri," ucap Ansar.
Ia mengatakan penyerahan CBP tersebut merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Dia mengatakan bantuan ini kemungkinan tetap dilanjutkan hingga Maret 2024 dalam rangka menjamin ketersediaan pangan masyarakat yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
"Untuk itu kita berdoa dan optimis kehidupan kita ke depan lebih baik, dan bisa membangun kemandirian di rumah tangga masing-masing. Jika pemimpin dekat dengan rakyat, dengan program yang jelas, maka masyarakat akan berdaya," ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Hasan menyerahkan secara simbolis penambahan insentif petugas kebersihan di Kelurahan Tanjung Unggat sebesar Rp300 ribu dari yang sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp1,8 juta setiap bulan. Anggaran itu dialokasikan di APBD Perubahan 2023 dengan dukungan DPRD Tanjungpinang.
Selain itu, diserahkan nutrisi tambahan kepada 100 balita dan 50 ibu hamil sebagai upaya penurunan angka stunting berupa susu dan vitamin.
"Tambahan insentif petugas kebersihan dan bantuan nutrisi pencegahan stunting ini sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden RI dan Mendagri," ucap dia.
Baca juga:
KPU Bintan pastikan caleg perempuan di DCT lampaui kuota minimal 30 persen
KPU Batam: Caleg termuda DPRD adalah berusia 21 tahun
Dinas Perpustakaan Natuna terima DAK Rp4,5 miliar dari Pusat