Tanjungpinang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi dana hibah senilai Rp1,7 miliar yang melibatkan seorang Ketua LSM Forkot Kabupaten Natuna bernama Wan Sofian.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Denny Ateng Prakoso, mengatakan tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Tanjungpinang, terhitung dari tanggal 14 November 2023 hingga 3 Desember 2023.
"Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor : Print- 444/L.13/Ft.1/11/2023 atas nama tersangka Wan Sofian," kata Denny di Tanjungpinang, Rabu.
Denny menyebut pada hari Selasa (14/11), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri menerima pelimpahan berkas perkara korupsi tersangka Wan Sofian beserta sejumlah barang bukti dari Penyidik Polda Kepri.
Saat pelimpahan tersebut, tersangka Wan Sofian didampingi kuasa hukumnya. Tim JPU Kejati Kepri juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka sebelum akhirnya resmi ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas I Tanjungpinang.
"Selanjutnya, Tim JPU akan merampungkan berkas dakwaan atas tersangka Wan Sofian untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang," ujarnya.
Denny menjelaskan tersangka Wan Sofian ditangkap Polda Kepri pada bulan Juli 2023, akibat dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD dan APBD-P Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 hingga 2013.
Dari hasil penyelidikan kepolisian bahwa tersangka yang juga Ketua KONI Kabupaten Natuna itu menyelewengkan dana hibah APBD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar," ungkapnya.
Denny menambahkan perbuatan tersangka Wan Sofian disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Baca juga:
BMKG : Perairan di Natuna berpotensi mengalami gelombang setiggi empat meter
BP Batam terapkan tiket online di pelabuhan domestik
Gubernur Ansar sebut inflasi masih stabil dan terkendali
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Denny Ateng Prakoso, mengatakan tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Tanjungpinang, terhitung dari tanggal 14 November 2023 hingga 3 Desember 2023.
"Penahanan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Nomor : Print- 444/L.13/Ft.1/11/2023 atas nama tersangka Wan Sofian," kata Denny di Tanjungpinang, Rabu.
Denny menyebut pada hari Selasa (14/11), Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri menerima pelimpahan berkas perkara korupsi tersangka Wan Sofian beserta sejumlah barang bukti dari Penyidik Polda Kepri.
Saat pelimpahan tersebut, tersangka Wan Sofian didampingi kuasa hukumnya. Tim JPU Kejati Kepri juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka sebelum akhirnya resmi ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas I Tanjungpinang.
"Selanjutnya, Tim JPU akan merampungkan berkas dakwaan atas tersangka Wan Sofian untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang," ujarnya.
Denny menjelaskan tersangka Wan Sofian ditangkap Polda Kepri pada bulan Juli 2023, akibat dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBD dan APBD-P Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 hingga 2013.
Dari hasil penyelidikan kepolisian bahwa tersangka yang juga Ketua KONI Kabupaten Natuna itu menyelewengkan dana hibah APBD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar," ungkapnya.
Denny menambahkan perbuatan tersangka Wan Sofian disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Baca juga:
BMKG : Perairan di Natuna berpotensi mengalami gelombang setiggi empat meter
BP Batam terapkan tiket online di pelabuhan domestik
Gubernur Ansar sebut inflasi masih stabil dan terkendali