Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau memastikan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan setempat transparan dan tanpa intervensi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya di Natuna, Jumat mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pihak kepolisian, pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) XII Pekanbaru dan pengawas dari Inspektorat Natuna pada seleksi yang tengah dilakukan.
"Ada pihak kepolisian, Inspektorat dan tim BKN Kanreg dua belas yang ikut mengawal prosesnya," ucap dia.
Tidak hanya itu, sambung dia, SKD juga dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT) dan sebelum masuk ke ruang ujian setiap peserta diperiksa melalui alat pemindai wajah dan pemeriksaan tubuh secara manual.
"Pemeriksaan awal kita minta dia menunjukkan tanda pengenal, kemudian pemeriksaan wajah manual dan menggunakan alat pemindai. Hasilnya juga disiarkan secara langsung di youtube," ujar dia.
Ia optimistis dengan adanya pemeriksaan ganda potensi terjadinya kecurangan pada SKD penerimaan PPPK di daerahnya kecil.
"Para peserta juga kita kenal, karena mereka tenaga honorer di tempat kita, jadi praktek calo seperti di luar sulit dilakukan disini," kata dia.
Ia menambahkan, seleksi SKD dilaksanakan selama delapan hari pada 17-24 November dengan jumlah peserta sebanyak 632 orang.
"Dua orang ujian di luar, satu di Mentawai, satu lagi di Medan. Hari itu yang ikut seleksi formasi guru," ucap dia.
Sementara, Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada peserta untuk memanfaatkan peluang dengan baik.
"Kita harus banyak bersyukur, manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, kalau sudah ujian jangan pikirkan pekerjaan fokus menjawab soal," ucap dia.
Ia mengingatkan kepada pelamar yang belum mengikuti seleksi untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa agar diberikan kemudahan untuk menjawab soal.
"Semoga lulus," ujar dia.
Baca juga:
Lanud RSA Ranai Natuna ajak para pelajar untuk jadi prajurit TNI AU
Dinas Perkim Kepri ajak pengembang untuk bangun rumah subsidi di tiga daerah
Layanan kontak BI Bicara catat 8.600 interaksi per bulan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya di Natuna, Jumat mengatakan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pihak kepolisian, pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) XII Pekanbaru dan pengawas dari Inspektorat Natuna pada seleksi yang tengah dilakukan.
"Ada pihak kepolisian, Inspektorat dan tim BKN Kanreg dua belas yang ikut mengawal prosesnya," ucap dia.
Tidak hanya itu, sambung dia, SKD juga dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT) dan sebelum masuk ke ruang ujian setiap peserta diperiksa melalui alat pemindai wajah dan pemeriksaan tubuh secara manual.
"Pemeriksaan awal kita minta dia menunjukkan tanda pengenal, kemudian pemeriksaan wajah manual dan menggunakan alat pemindai. Hasilnya juga disiarkan secara langsung di youtube," ujar dia.
Ia optimistis dengan adanya pemeriksaan ganda potensi terjadinya kecurangan pada SKD penerimaan PPPK di daerahnya kecil.
"Para peserta juga kita kenal, karena mereka tenaga honorer di tempat kita, jadi praktek calo seperti di luar sulit dilakukan disini," kata dia.
Ia menambahkan, seleksi SKD dilaksanakan selama delapan hari pada 17-24 November dengan jumlah peserta sebanyak 632 orang.
"Dua orang ujian di luar, satu di Mentawai, satu lagi di Medan. Hari itu yang ikut seleksi formasi guru," ucap dia.
Sementara, Bupati Natuna Wan Siswandi meminta kepada peserta untuk memanfaatkan peluang dengan baik.
"Kita harus banyak bersyukur, manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, kalau sudah ujian jangan pikirkan pekerjaan fokus menjawab soal," ucap dia.
Ia mengingatkan kepada pelamar yang belum mengikuti seleksi untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa agar diberikan kemudahan untuk menjawab soal.
"Semoga lulus," ujar dia.
Baca juga:
Lanud RSA Ranai Natuna ajak para pelajar untuk jadi prajurit TNI AU
Dinas Perkim Kepri ajak pengembang untuk bangun rumah subsidi di tiga daerah
Layanan kontak BI Bicara catat 8.600 interaksi per bulan