Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau Mahbub Daryanto meminta keseriusan para pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di wilayah itu untuk mengupayakan kesejahteraan masjid.
Selain itu, ia juga mengajak pengurus untuk membentuk satu wilayah sebagai proyek percontohan implementasi BKM.
“Kalau bisa kita canangkan desa/kecamatan mana yang jadi proyek percontohan, karena tiap masjid tentu beda-beda, ada yang mungkin lebih banyak infak, zakat, hingga pendidikan keagamaannya. Kita turun sama-sama merangsang masyarakat yang merasa layak untuk berzakat, berinfak, dan wakaf,” kata Mahbub di Tanjungpinang, Kamis.
Mahbub mengatakan bahwa BKM sudah lama hadir dan kembali direvitalisasi karena melihat fungsi masjid masih belum optimal. BKM diharapkan bisa melakukan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masjid, sebab masih banyak masjid yang belum dikelola dengan profesional.
Menurutnya BKM sedang menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum dan bisa berjalan sebagaimana baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
"Setelah terbit Keppres nanti, Insyaallah fungsi BKM lebih kuat dan masyarakat bisa berkontribusi lebih,” tuturnya.
Ia mengungkapkan seharusnya masjid berdaya dan bisa menjadi pusat peradaban sekaligus kebangkitan ekonomi umat. Terlebih melihat kondisi di lapangan potensi ekonomi keagamaan umat Islam Indonesia yang dinilai bagus.
Ia menilai masih banyak masjid yang belum berdaya, belum mampu menyejahterakan jamaah secara ekonomi, menjadi pusat ekonomi masyarakat, dan bisa menyelesaikan problem masyarakat.
"Padahal potensi ekonomi keagamaan kita bagus, potensi zakat kita besar, dan orang kita dermawan dalam berdonasi,” ujarnya.
Mahbub juga mengingatkan agar ada pemetaan masjid di setiap kecamatan, ada profil masjid, dan memastikan semua penyuluh agama Islam di kecamatan ada di setiap masjid.
“Dicek apakah ada penyuluh yang bertugas dan apa saja bentuk penyuluhannya. Jangan sampai pengurus masjid tidak ada pembinaan dari Kemenag,” ucap dia.
Dia juga menyoroti rendahnya literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Ia mencontohkan masih banyak warga yang cuma tahu sebatas zakat fitrah.
Demikian pula dengan literasi wakaf, mayoritas warga cuma tahu wakaf kuburan dan masjid. Padahal ada wakaf lain yang juga bisa menolong umat Islam lainnya yang secara ekonomi belum beruntung.
Oleh karena itu, ia meminta agar koordinasi antarlembaga terus dijaga. Baznas dan BWI diimbau tetap kompak dan bekerja sama dengan BKM dalam memberi pencerahan sekaligus meningkatkan perekonomian umat.
Selanjutnya, Mahbub mengingatkan pengurus BKM agar turut menanamkan moderasi beragama kepada pengurus masjid. Moderasi beragama harus diimplementasikan sampai ke level paling bawah.
"Kita harus menjaga masjid agar tidak terganggu paham-paham intoleransi dan ujaran kebencian,” kata dia.
Mahbub menambahkan seluruh BKM di kabupaten/kota se-Kepri sudah resmi terbentuk dan dikukuhkan, yakni BKM Tanjungpinang, BKM Bintan, BKM Karimun, BKM Lingga, dan BKM Anambas, BKM Batam dan BKM Natuna.
Selain itu, ia juga mengajak pengurus untuk membentuk satu wilayah sebagai proyek percontohan implementasi BKM.
“Kalau bisa kita canangkan desa/kecamatan mana yang jadi proyek percontohan, karena tiap masjid tentu beda-beda, ada yang mungkin lebih banyak infak, zakat, hingga pendidikan keagamaannya. Kita turun sama-sama merangsang masyarakat yang merasa layak untuk berzakat, berinfak, dan wakaf,” kata Mahbub di Tanjungpinang, Kamis.
Mahbub mengatakan bahwa BKM sudah lama hadir dan kembali direvitalisasi karena melihat fungsi masjid masih belum optimal. BKM diharapkan bisa melakukan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masjid, sebab masih banyak masjid yang belum dikelola dengan profesional.
Menurutnya BKM sedang menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum dan bisa berjalan sebagaimana baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
"Setelah terbit Keppres nanti, Insyaallah fungsi BKM lebih kuat dan masyarakat bisa berkontribusi lebih,” tuturnya.
Ia mengungkapkan seharusnya masjid berdaya dan bisa menjadi pusat peradaban sekaligus kebangkitan ekonomi umat. Terlebih melihat kondisi di lapangan potensi ekonomi keagamaan umat Islam Indonesia yang dinilai bagus.
Ia menilai masih banyak masjid yang belum berdaya, belum mampu menyejahterakan jamaah secara ekonomi, menjadi pusat ekonomi masyarakat, dan bisa menyelesaikan problem masyarakat.
"Padahal potensi ekonomi keagamaan kita bagus, potensi zakat kita besar, dan orang kita dermawan dalam berdonasi,” ujarnya.
Mahbub juga mengingatkan agar ada pemetaan masjid di setiap kecamatan, ada profil masjid, dan memastikan semua penyuluh agama Islam di kecamatan ada di setiap masjid.
“Dicek apakah ada penyuluh yang bertugas dan apa saja bentuk penyuluhannya. Jangan sampai pengurus masjid tidak ada pembinaan dari Kemenag,” ucap dia.
Dia juga menyoroti rendahnya literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Ia mencontohkan masih banyak warga yang cuma tahu sebatas zakat fitrah.
Demikian pula dengan literasi wakaf, mayoritas warga cuma tahu wakaf kuburan dan masjid. Padahal ada wakaf lain yang juga bisa menolong umat Islam lainnya yang secara ekonomi belum beruntung.
Oleh karena itu, ia meminta agar koordinasi antarlembaga terus dijaga. Baznas dan BWI diimbau tetap kompak dan bekerja sama dengan BKM dalam memberi pencerahan sekaligus meningkatkan perekonomian umat.
Selanjutnya, Mahbub mengingatkan pengurus BKM agar turut menanamkan moderasi beragama kepada pengurus masjid. Moderasi beragama harus diimplementasikan sampai ke level paling bawah.
"Kita harus menjaga masjid agar tidak terganggu paham-paham intoleransi dan ujaran kebencian,” kata dia.
Mahbub menambahkan seluruh BKM di kabupaten/kota se-Kepri sudah resmi terbentuk dan dikukuhkan, yakni BKM Tanjungpinang, BKM Bintan, BKM Karimun, BKM Lingga, dan BKM Anambas, BKM Batam dan BKM Natuna.