Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau menyebutkan pembebasan lahan untuk pembangunan hunian baru warga Rempang di Tanjung Banon, Galang, Kota Batam sudah mencapai 90 persen.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait di Batam, Jumat mengatakan masyarakat yang menggarap 39 persil lahan itu telah setuju dan sukarela menyerahkan lahannya untuk pembangunan hunian baru masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City.
Ia menjelaskan BP Batam membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024.
Baca juga: Masyarakat Batam diimbau waspada banjir rob
Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan memulai pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini.
"Dari delineasi area pergeseran seluas 93,87 hektar, ada 45 persil lahan yang selama ini digarap oleh warga. Dari luasan lahan itu, sebesar 90,73 persen atau seluas 85,17 hektar sudah melepaskan lahannya kepada pemerintah dengan sukarela," katanya.
Ia melanjutkan 85,17 hektar lahan itu terdiri dari 39 persil dan masyarakat yang menggarap lahan itu telah dengan sukarela dan menyepakati sagu hati yang diberikan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Mereka akan menerima sagu hati atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh," ujar dia.
Baca juga: Satpol PP Batam komitmen wujudkan ketertiban
Seluruh bangunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri serta FKPD Kota Batam.
"Setiap warga yang telah sepakat, langsung kita fasilitasi untuk pembukaan rekening dan menyelesaikan administrasi sagu hati yang akan diterima," ujar Ariastuty.
Ia menambahkan Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-2 kepada para penggarap lahan di Tanjung Banon, Senin (4/3) lalu.
Baca juga: Bawaslu Kepri temukan sejumlah kejadian khusus saat rapat pleno rekapitulasi
Saat pemberian SP2, Tim Terpadu memberikan pemahaman bagi penggarap lahan untuk mengosongkan lahan garapannya dengan sukarela.
"Pemberian SP2 ini, merupakan rangkaian persiapan penertiban lahan Tanjung Banon. Selanjutnya, selama tujuh hari ke depan atau pada 13 Maret, Tim Terpadu Kota Batam akan kembali melayangkan SP3, sebagai surat peringatan lanjutan dari rangkaian persiapan penertiban," kata Ariastuty.
"Terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. BP Batam tentunya akan terus berkomitmen menyiapkan hunian baru untuk warga yang terdampak dalam PSN ini," tambah dia.
Baca juga: Partai Nasdem raih kursi terbanyak DPRD Batam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembebasan lahan untuk hunian baru warga Rempang sudah 90 persen
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait di Batam, Jumat mengatakan masyarakat yang menggarap 39 persil lahan itu telah setuju dan sukarela menyerahkan lahannya untuk pembangunan hunian baru masyarakat yang terdampak proyek Rempang Eco City.
Ia menjelaskan BP Batam membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024.
Baca juga: Masyarakat Batam diimbau waspada banjir rob
Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan memulai pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini.
"Dari delineasi area pergeseran seluas 93,87 hektar, ada 45 persil lahan yang selama ini digarap oleh warga. Dari luasan lahan itu, sebesar 90,73 persen atau seluas 85,17 hektar sudah melepaskan lahannya kepada pemerintah dengan sukarela," katanya.
Ia melanjutkan 85,17 hektar lahan itu terdiri dari 39 persil dan masyarakat yang menggarap lahan itu telah dengan sukarela dan menyepakati sagu hati yang diberikan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Mereka akan menerima sagu hati atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh," ujar dia.
Baca juga: Satpol PP Batam komitmen wujudkan ketertiban
Seluruh bangunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri serta FKPD Kota Batam.
"Setiap warga yang telah sepakat, langsung kita fasilitasi untuk pembukaan rekening dan menyelesaikan administrasi sagu hati yang akan diterima," ujar Ariastuty.
Ia menambahkan Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-2 kepada para penggarap lahan di Tanjung Banon, Senin (4/3) lalu.
Baca juga: Bawaslu Kepri temukan sejumlah kejadian khusus saat rapat pleno rekapitulasi
Saat pemberian SP2, Tim Terpadu memberikan pemahaman bagi penggarap lahan untuk mengosongkan lahan garapannya dengan sukarela.
"Pemberian SP2 ini, merupakan rangkaian persiapan penertiban lahan Tanjung Banon. Selanjutnya, selama tujuh hari ke depan atau pada 13 Maret, Tim Terpadu Kota Batam akan kembali melayangkan SP3, sebagai surat peringatan lanjutan dari rangkaian persiapan penertiban," kata Ariastuty.
"Terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. BP Batam tentunya akan terus berkomitmen menyiapkan hunian baru untuk warga yang terdampak dalam PSN ini," tambah dia.
Baca juga: Partai Nasdem raih kursi terbanyak DPRD Batam
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembebasan lahan untuk hunian baru warga Rempang sudah 90 persen