Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengajak pelaku UMKM memanfaatkan sejumlah fasilitas yang telah disiapkan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan usahanya agar semakin maju dan sukses.
"Fasilitas yang disiapkan itu baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan," kata Kepala Bidang Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Endang Suhara di Tanjungpinang, Senin.
Endang menjelaskan, beberapa fasilitas untuk UMKM, antara lain Pemprov Kepri telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) membuat kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga nol persen untuk pelaku UMKM dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan bagi mereka yang ingin mendapat pinjaman tersebut.
Menurut dia, Kepri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan bunga nol persen, sehingga pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.
"Program bunga nol persen ini mulai digelar tahun 2022, dan masih dilanjutkan hingga tahun ini karena antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi," ujar Endang.
Selain itu, kata Endang, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk produk dalam negeri.
"Ketika OPD/Dinas Pemprov Kepri, misalkan perlu pengadaan makan dan minum sesuai spesifikasi, mereka tinggal melihat produk UMKM yang tersedia di marketplace," ungkapnya.
Baca juga: Kemensos berikan bantuan ke pelaku usaha di Natuna Kepri
Endang juga menyampaikan terkait keringanan dari sektor pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta tidak dikenakan bayar pajak atau bebas pajak.
"Begitu banyak peluang dan kemudahan diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM guna mendorong pengembangan usahanya," ucapnya.
Endang pun memastikan pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan melalui program-program seperti bantuan hibah sarana dan prasarana usaha serta berbagai pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM semakin berdaya saing, melek teknologi digitalisasi hingga menembus pangsa ekspor.
Pihaknya mencatat jumlah UMKM di tujuh kabupaten/kota se-Kepri pada 2023 mencapai 146.638. Dengan rincian Kota Batam 75.064 (51 persen), dan Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen).
Selain itu Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).
"Pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, atau setelah pandemi COVID-19," kata Endang.
Baca juga: Rumah BUMN Natuna bina 1.000 pelaku UMKM
"Fasilitas yang disiapkan itu baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan," kata Kepala Bidang Pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Endang Suhara di Tanjungpinang, Senin.
Endang menjelaskan, beberapa fasilitas untuk UMKM, antara lain Pemprov Kepri telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) membuat kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga nol persen untuk pelaku UMKM dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan bagi mereka yang ingin mendapat pinjaman tersebut.
Menurut dia, Kepri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan bunga nol persen, sehingga pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.
"Program bunga nol persen ini mulai digelar tahun 2022, dan masih dilanjutkan hingga tahun ini karena antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi," ujar Endang.
Selain itu, kata Endang, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk produk dalam negeri.
"Ketika OPD/Dinas Pemprov Kepri, misalkan perlu pengadaan makan dan minum sesuai spesifikasi, mereka tinggal melihat produk UMKM yang tersedia di marketplace," ungkapnya.
Baca juga: Kemensos berikan bantuan ke pelaku usaha di Natuna Kepri
Endang juga menyampaikan terkait keringanan dari sektor pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta tidak dikenakan bayar pajak atau bebas pajak.
"Begitu banyak peluang dan kemudahan diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM guna mendorong pengembangan usahanya," ucapnya.
Endang pun memastikan pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan melalui program-program seperti bantuan hibah sarana dan prasarana usaha serta berbagai pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM semakin berdaya saing, melek teknologi digitalisasi hingga menembus pangsa ekspor.
Pihaknya mencatat jumlah UMKM di tujuh kabupaten/kota se-Kepri pada 2023 mencapai 146.638. Dengan rincian Kota Batam 75.064 (51 persen), dan Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen).
Selain itu Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).
"Pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, atau setelah pandemi COVID-19," kata Endang.
Baca juga: Rumah BUMN Natuna bina 1.000 pelaku UMKM