Jakarta (ANTARA) - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman pada pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa.
Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung Anies Baswedan dan Shohibul Iman hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024
"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.
"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," kata dia.
PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta, di antaranya adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.
Kotak kosong...
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid turut menanggapi potensi calon tunggal melawan kotak kosong atau bumbung kosong di Pilkada Jakarta.
"Itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya belum membahas lebih lanjut terkait langkah yang diambil untuk Pilkada Jakarta, terutama agar calon tunggal dan kotak kosong tidak terjadi.
"Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar opsi Partai Keadilan Sejahtera akan meninggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
"PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat, dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun, partai mana pun, kader mana pun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis (8/8).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKS: Duet Anies-Sohibul pada pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa
Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung Anies Baswedan dan Shohibul Iman hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024
"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.
"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," kata dia.
PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta, di antaranya adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.
Kotak kosong...
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid turut menanggapi potensi calon tunggal melawan kotak kosong atau bumbung kosong di Pilkada Jakarta.
"Itu bisa terjadi menurut konstitusi. Enggak dilarang kan," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya belum membahas lebih lanjut terkait langkah yang diambil untuk Pilkada Jakarta, terutama agar calon tunggal dan kotak kosong tidak terjadi.
"Yang jelas tidak akan ada langkah yang diambil PKB yang melanggar aturan konstitusi," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada 2024.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar opsi Partai Keadilan Sejahtera akan meninggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
"PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat, dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun, partai mana pun, kader mana pun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis (8/8).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKS: Duet Anies-Sohibul pada pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa