Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggesa pembangunan dermaga apung High Density Polyethylene (HDPE) senilai Rp2,7 miliar di Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun.
Kepala Dishub Kepri Junadi di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan proyek pembangunan dermaga apung HDPE tersebut dibiayai penuh oleh APBD pemprov tahun anggaran 2024. HDPE merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kemasan yang berbahan plastik.
"Saat ini sedang digesa pengerjaannya. Berbagai material pendukung sudah berada di lokasi dan para pekerja juga sudah mulai bekerja," kata Junaidi.
Junaidi menyebut dermaga HDPE di Kecamatan Durai ini sangat penting bagi masyarakat, karena sebagai sarana akses transportasi laut pulau ke pulau.
Adapun dermaga yang lama telah ambruk karena sudah usang dan tidak mampu menahan derasnya terpaan gelombang air laut.
"Peremajaan pelabuhan rakyat dengan dermaga apung HDPE ini merupakan salah satu program prioritas Pemprov Kepri dengan harapan akses masyarakat dari pulau ke pulau semakin mudah," ujarnya.
Dengan dermaga apung yang baru, lanjutnya, tentu lebih aman dan nyaman bagi masyarakat setempat, sehingga akses orang, kapal, dan barang juga bisa lebih mudah dan cepat.
Proyek dermaga apung di Kecamatan Durai ini ditargetkan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada akhir tahun 2024.
"Kita kontrol bersama agar pembangunannya sesuai spesifikasi dan batas waktu yang telah disepakati," ucap Junaidi.
Tidak hanya di Durai saja, sambungnya, Pemprov Kepri juga telah membangun sejumlah ponton HDPE di sejumlah daerah lainnya di tujuh kabupaten/kota setempat. Seperti dermaga HDPE Pantai Indah Kijang Bintan, dermaga Pulau Penyengat Tanjungpinang, dermaga Sedanau di Natuna, dermaga Tambelan, dermaga Tanjung Uban dan dermaga Tarempa.
Menurut dia, Kepri yang merupakan wilayah dengan 96 persen lautan sangat membutuhkan akses laut yang bagus, baik pelabuhan maupun kapal-kapalnya.
"Semoga saja dermaga apung HDPE yang telah dibangun pemerintah ini bermanfaat bagi masyarakat dan dirawat dengan baik,” demikian Junaidi.
Baca juga: Imigrasi beri BVK ke Batam, Bintan, dan Karimun untuk WNA PR Singapura
Kepala Dishub Kepri Junadi di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan proyek pembangunan dermaga apung HDPE tersebut dibiayai penuh oleh APBD pemprov tahun anggaran 2024. HDPE merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kemasan yang berbahan plastik.
"Saat ini sedang digesa pengerjaannya. Berbagai material pendukung sudah berada di lokasi dan para pekerja juga sudah mulai bekerja," kata Junaidi.
Junaidi menyebut dermaga HDPE di Kecamatan Durai ini sangat penting bagi masyarakat, karena sebagai sarana akses transportasi laut pulau ke pulau.
Adapun dermaga yang lama telah ambruk karena sudah usang dan tidak mampu menahan derasnya terpaan gelombang air laut.
"Peremajaan pelabuhan rakyat dengan dermaga apung HDPE ini merupakan salah satu program prioritas Pemprov Kepri dengan harapan akses masyarakat dari pulau ke pulau semakin mudah," ujarnya.
Dengan dermaga apung yang baru, lanjutnya, tentu lebih aman dan nyaman bagi masyarakat setempat, sehingga akses orang, kapal, dan barang juga bisa lebih mudah dan cepat.
Proyek dermaga apung di Kecamatan Durai ini ditargetkan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada akhir tahun 2024.
"Kita kontrol bersama agar pembangunannya sesuai spesifikasi dan batas waktu yang telah disepakati," ucap Junaidi.
Tidak hanya di Durai saja, sambungnya, Pemprov Kepri juga telah membangun sejumlah ponton HDPE di sejumlah daerah lainnya di tujuh kabupaten/kota setempat. Seperti dermaga HDPE Pantai Indah Kijang Bintan, dermaga Pulau Penyengat Tanjungpinang, dermaga Sedanau di Natuna, dermaga Tambelan, dermaga Tanjung Uban dan dermaga Tarempa.
Menurut dia, Kepri yang merupakan wilayah dengan 96 persen lautan sangat membutuhkan akses laut yang bagus, baik pelabuhan maupun kapal-kapalnya.
"Semoga saja dermaga apung HDPE yang telah dibangun pemerintah ini bermanfaat bagi masyarakat dan dirawat dengan baik,” demikian Junaidi.
Baca juga: Imigrasi beri BVK ke Batam, Bintan, dan Karimun untuk WNA PR Singapura