Batam (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan tren jumlah keluarga risiko stunting mengalami penurunan pada semester I tahun 2024 yaitu 86.449 keluarga, yang sebelumnya pada semester II tahun 2023 sebanyak 108.908 keluarga.
Kepala BKKBN Kepri Rohina di Kota Batam, Selasa, mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil pendataan keluarga, pemutakhiran dan verifikasi dan validasi KRS.
Ia menjelaskan BKKBN berkomitmen melakukan pemutakhiran keluarga selama setahun sebanyak dua kali yaitu melalui verifikasi dan validasi pemutakhiran keluarga berisiko stunting (KRS24) yang memberikan data sasaran keluarga berisiko stunting
Baca juga: Pengembangan KEK Tanjung Sauh tingkatkan daya saing energi listrik Batam
“Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24). Data hasil PK penting untuk mengukur indikator yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis BKKBN,” kata Rohina.
Ia menambahkan pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2024 telah memasuki semester II, sehingga koordinasi dan percepatan perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan strategi program tersebut ke dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah.
Lebih lanjut, Rohina menyampaikan sasaran strategis dalam indikator kinerja tahun 2024, BKKBN harus mampu menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) menjadi 2,18.
Baca juga: BP Batam: KEK Pariwisata dan Kesehatan mulai beroperasi 2026
Kemudian meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 45,12 persen; serta memenuhi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi 18,90 persen.
Melalui kegiatan Diseminasi Keluarga Berisiko Stunting, menjadi salah satu upaya meningkatkan komitmen, sinergitas dan dukungan pemerintah daerah serta mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, khususnya Program Stunting.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan diseminasi juga tentang kegunaan data dan bagaimana data tersebut bisa bersama-sama dimanfaatkan oleh berbagai lini dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Dengan harapan nanti bisa saling memberi dan menerima data, masing-masing dapat diolah dan paling penting adalah kebijakan itu untuk intervensi, mencegah agar keluarga tidak stunting, dan yang stunting itu diintervensi agar terbebas dari stunting,” kata Adi.
Baca juga:
Sekretaris Menko: Batam bertransformasi ke era investasi digital
BKKBN Kepri hadirkan Rumah Asuh Terintegrasi upaya atasi stunting dari hulu
Kepala BKKBN Kepri Rohina di Kota Batam, Selasa, mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil pendataan keluarga, pemutakhiran dan verifikasi dan validasi KRS.
Ia menjelaskan BKKBN berkomitmen melakukan pemutakhiran keluarga selama setahun sebanyak dua kali yaitu melalui verifikasi dan validasi pemutakhiran keluarga berisiko stunting (KRS24) yang memberikan data sasaran keluarga berisiko stunting
Baca juga: Pengembangan KEK Tanjung Sauh tingkatkan daya saing energi listrik Batam
“Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24). Data hasil PK penting untuk mengukur indikator yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis BKKBN,” kata Rohina.
Ia menambahkan pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2024 telah memasuki semester II, sehingga koordinasi dan percepatan perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan strategi program tersebut ke dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah.
Lebih lanjut, Rohina menyampaikan sasaran strategis dalam indikator kinerja tahun 2024, BKKBN harus mampu menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) menjadi 2,18.
Baca juga: BP Batam: KEK Pariwisata dan Kesehatan mulai beroperasi 2026
Kemudian meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern menjadi 45,12 persen; serta memenuhi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menjadi 18,90 persen.
Melalui kegiatan Diseminasi Keluarga Berisiko Stunting, menjadi salah satu upaya meningkatkan komitmen, sinergitas dan dukungan pemerintah daerah serta mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, khususnya Program Stunting.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan diseminasi juga tentang kegunaan data dan bagaimana data tersebut bisa bersama-sama dimanfaatkan oleh berbagai lini dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Dengan harapan nanti bisa saling memberi dan menerima data, masing-masing dapat diolah dan paling penting adalah kebijakan itu untuk intervensi, mencegah agar keluarga tidak stunting, dan yang stunting itu diintervensi agar terbebas dari stunting,” kata Adi.
Baca juga:
Sekretaris Menko: Batam bertransformasi ke era investasi digital
BKKBN Kepri hadirkan Rumah Asuh Terintegrasi upaya atasi stunting dari hulu