Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengevaluasi kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berkontribusi menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2024.
Ketiga BUMD dimaksud, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri, PT. Pembangunan Kepri, dan PT. Pelabuhan Kepri.
"Ketiganya sampai saat ini memang belum menghasilkan PAD, namun mereka sudah mulai mandiri tanpa penyertaan modal lagi dari Pemprov Kepri," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri Luki Zaiman Prawira di Tanjungpinang, Jumat.
Luki memaparkan kinerja keuangan atau pendapatan PDAM Tirta Kepri tahun lalu mengalami surplus, namun belum punya kewajiban berkontribusi ke PAD karena ada persyaratan harus melayani minimal 70 persen dari total pelanggan air minum.
Sementara sejauh ini jumlah pelanggan PDAM masih di bawah 70 persen. Kalau pelanggan mereka sudah 70 persen, baru wajib menyumbangkan PAD.
"Makanya, kami terus mendorong PDAM memperluas layanan bisnis mereka kepada para pelanggan," ujar Luki.
Selanjutnya, kinerja PT. Pembangunan Kepri yang pada tahun lalu juga sudah memperoleh keuntungan setelah beberapa tahun mengalami minus.
Kendati demikian, laba yang diperoleh itu belum bisa disumbangkan ke PAD, karena masih dipakai untuk menutupi kebutuhan operasional perusahan, dan sebagian lagi digunakan untuk investasi pengembangan bisnis lainnya, misalnya pengadaan Cold Storage penyimpanan produk-produk bahan makanan.
Pemprov Kepri pun terus memacu pertumbuhan bisnis PT. Pembangunan, seperti dukungan pasar murah hingga mengambil alih produk pangan dari luar daerah untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga pangan lokal.
"Minimal mereka tidak minus lagi, sudah bisa survive atau mandiri," ujarnya.
Sementara terhadap kinerja PT. Pelabuhan Kepri, lanjut Luki, dari laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana mereka sudah memiliki saldo dan mampu memenuhi kebutuhan biaya operasional.
Saat ini, PT. Pelabuhan Kepri menjalankan bisnis layanan transportasi laut antarpulau dengan kapal MV Lintas Kepri, serta mengelola pelabuhan Segara dan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
Ia berharap perusahaan itu terus memperluas jaringan bisnis mereka, salah satunya mengejar target pendapatan dari sektor labuh jangkar dengan melobi pemerintah pusat agar Kepri mendapatkan hak eksklusif mengelola labuh jangkar.
PT. Pelabuhan Kepri saat ini sudah mengelola dua titik labuh jangkar di perairan Tanjung Berakit (Bintan) dan Kabil (Batam), namun pendapatan yang diperoleh belum maksimal karena cuma bersumber dari suplai bahan logistik, belum menyentuh sewa labuh jangkar kapal.
"Sektor labuh jangkar ini sangat potensial untuk meningkatkan PAD sekaligus perekonomian daerah, makanya perlu terus digesa ke pusat agar Kepri dapat hak eksklusif mengelola labuh jangkar," katanya.
Luki berharap keberadaan BUMD Kepri dapat meningkatkan PAD tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.
Baca juga: DPRD dan Pemprov Kepri sepakati penyertaan modal BUMD Energi Rp5 miliar