Istanbul (ANTARA) - Israel berencana mendirikan kamp-kamp isolasi mirip "ghetto Nazi" bagi warga Palestina dengan menggunakan mekanisme distribusi bantuan.
“Kami dengan tegas menolak rencana penjajah untuk membangun kamp isolasi paksa seperti ghetto Nazi melalui pengendalian dan pendistribusian bantuan kemanusiaan," Kantor Media Pemerintah Gaza dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/5).
"Ini adalah bagian dari kebijakan pemisahan sistematis yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hukum internasional,” kata pernyataan itu.
Pada Minggu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana gabungan Israel-AS untuk menyalurkan bantuan secara terbatas ke Gaza melalui dana internasional dan perusahaan swasta.
Bantuan itu akan dikirim ke “kompleks kemanusiaan” di Gaza selatan.
Pemerintah Gaza menyebut rencana Israel itu “tidak manusiawi" dan "tidak bisa diterima”, seraya menegaskan bahwa seluruh rakyat Palestina akan menentang "skema kejahatan" itu.
Mereka menilai rencana tersebut berupaya memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk mengepung, memicu kelaparan, dan menundukkan warga Palestina.
Pemerintah Gaza juga meminta masyarakat dan organisasi internasional untuk segera turun tangan menghentikan “lelucon" Israel tersebut dan mengakhiri kekacauan sistematis di wilayah kantong Palestina itu.
Sejak pintu perlintasan ditutup Israel pada 2 Maret, 57 warga Gaza—sebagian besar adalah anak-anak—telah kehilangan nyawa akibat kelaparan, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkapkan bahwa 2,4 juta warga Palestina di Gaza saat ini bergantung sepenuhnya pada bantuan setelah 20 bulan menghadapi perang genosida dan blokade Israel yang menghancurkan perekonomian dan infrastruktur di wilayah itu.
Sumber: Anadolu
Prancis kecam...Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengecam keras rencana terbaru Israel untuk sepenuhnya menduduki Jalur Gaza.
"(Kecaman) ini adalah kecaman yang sangat tegas, karena rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional," kata Barrot dalam wawancara dengan stasiun televisi RTL, Selasa.
Menlu Prancis menilai bahwa rencana Israel untuk mengambil alih kendali sepenuhnya atas Jalur Gaza, termasuk distribusi seluruh bantuan kemanusiaan, adalah tindakan yang “tidak dapat diterima.”
“Prioritas mendesak saat ini adalah gencatan senjata, tetapi juga akses bantuan kemanusiaan secara masif dan tanpa hambatan. Karena di Jalur Gaza -- masyarakat Palestina di sana -- mengalami kekurangan secara tragis,” kata Barrot.
Ia menegaskan bahwa Prancis, bersama negara-negara lain, terus berupaya membela hukum humaniter internasional.
“Bahkan dalam situasi perang, ada aturan yang harus dihormati: kita tidak menarget warga sipil, tidak menyerang pekerja kemanusiaan, dan harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tetap dapat menjangkau masyarakat,” tegasnya, sembari menyoroti pentingnya menjaga integritas hukum perang.
Barrot juga memperingatkan risiko kelaparan massal di Gaza dan menyerukan pembukaan segera akses bantuan.
"Prancis mendesak Israel untuk menerapkan gencatan senjata dan mengizinkan bantuan kemanusiaan menjangkau penduduk di wilayah Gaza," lanjutnya.
Selain itu, Barrot menyatakan bahwa Prancis dapat mengakui Negara Palestina ketika negara-negara lain juga mengambil langkah serupa dan ada komitmen bersama yang ditegakkan.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gaza tolak rencana Israel bangun kamp isolasi mirip "ghetto Nazi"