Disdik Batam Minta Guru Buat LKS Sendiri
Sabtu, 6 Oktober 2012 15:25 WIB
Batam (ANTARA Kepri) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, meminta seluruh guru untuk membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sendiri disesuaikan dengan isi pertanyaan dengan yang dipelajari siswanya.
"Saya mendorong para guru di Batam, untuk membuat LKS sendiri disesuaikan dengan kebutuhan para murid-muridnya. Pembuatan LKS oleh para guru juga bisa meminimalisasi muatan yang tidak sesuai dengan bahan ajar utama," kata Muslim di Batam, Sabtu.
Muslim mencontohkan, penemuan LKS berbau pornografi di Batam beberapa pekan lalu menunjukan bahwa buatan daerah lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa di Batam.
"Intinya kami ingin muatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bisa saja LKS dibuat di Batam sendiri," kata Muslim.
Muslim juga mengatakan akan menelusuri institusinya untuk menyelidiki kasus LKS berbau pornografi yang sempat beredar untuk siswa kelas V di Batam.
"Bukunya telah ditarik, namun kami akan menyelidiki mengapa LKS tersebut bisa beredar di kalangan siswa sekolah dasar," kata dia.
Muslim mengatakan gerah dengan tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada dirinya yang dinilai ikut menikmati uang haram tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan Dinas Pendidikan harus mencabut izin penjualan LKS karena dianggap menjerumuskan siswa.
"Disdik harus mencabut izin penjualan LKS tersebut karena tidak sesuai dan sangat jorok," kata dia.
Ia mengatakan, pada Bab tentang Alat Reproduksi di halaman 38, ditemukan banyak kata-kata yang sepatutnya tidak dipelajari pada siswa SD.
"Saya sudah lihat bukunya, dan buku itu benar-benar tidak layak dibaca anak SD. eberapa kata-kata yang disebutkan, seperti alat kelamin pada pria dan wanita. Kemudian pada soal-soalanya juga banyak ditemukan kalimat-kalimat yang terkesan jorok," kata Udin.(KR-LNO/N001)
Editor: Dedi
"Saya mendorong para guru di Batam, untuk membuat LKS sendiri disesuaikan dengan kebutuhan para murid-muridnya. Pembuatan LKS oleh para guru juga bisa meminimalisasi muatan yang tidak sesuai dengan bahan ajar utama," kata Muslim di Batam, Sabtu.
Muslim mencontohkan, penemuan LKS berbau pornografi di Batam beberapa pekan lalu menunjukan bahwa buatan daerah lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan siswa di Batam.
"Intinya kami ingin muatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bisa saja LKS dibuat di Batam sendiri," kata Muslim.
Muslim juga mengatakan akan menelusuri institusinya untuk menyelidiki kasus LKS berbau pornografi yang sempat beredar untuk siswa kelas V di Batam.
"Bukunya telah ditarik, namun kami akan menyelidiki mengapa LKS tersebut bisa beredar di kalangan siswa sekolah dasar," kata dia.
Muslim mengatakan gerah dengan tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada dirinya yang dinilai ikut menikmati uang haram tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan Dinas Pendidikan harus mencabut izin penjualan LKS karena dianggap menjerumuskan siswa.
"Disdik harus mencabut izin penjualan LKS tersebut karena tidak sesuai dan sangat jorok," kata dia.
Ia mengatakan, pada Bab tentang Alat Reproduksi di halaman 38, ditemukan banyak kata-kata yang sepatutnya tidak dipelajari pada siswa SD.
"Saya sudah lihat bukunya, dan buku itu benar-benar tidak layak dibaca anak SD. eberapa kata-kata yang disebutkan, seperti alat kelamin pada pria dan wanita. Kemudian pada soal-soalanya juga banyak ditemukan kalimat-kalimat yang terkesan jorok," kata Udin.(KR-LNO/N001)
Editor: Dedi
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Presiden pantau perkembangan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia
07 September 2026 14:48 WIB
Prabowo pimpin ratas terkait dampak erupsi Anak Krakatau, akan disiarkan terbuka
07 September 2026 13:58 WIB
Sidang putusan praperadilan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung digelar hari ini
24 August 2026 12:47 WIB
BGN sebut 1.700 SPPG di daerah dengan angka stunting tinggi siap beroperasi
06 August 2026 15:43 WIB
BGN beri batas waktu bagi SPPG untuk pengurusan dokumen SLHS hingga 10 Agustus
06 August 2026 10:51 WIB
Terpopuler - Kesra
Lihat Juga
BP3MI Kepri matangkan skema khusus pekerja perbatasan Karimun dan Meranti
26 September 2026 17:22 WIB
ISMI Kepri 2026--2030 resmi dikukuhkan, Misni minta amanah dijalankan untuk kemajuan daerah
26 September 2026 15:49 WIB
Pemkot Batam bangun kolam retensi dan drainase di sejumlah kawasan untuk atasi genangan
25 September 2026 14:06 WIB