Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Pakar politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim berpendapat jabatan Azirman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu dipolemikan, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah memiliki penilaian tersendiri dan tentunya searah dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri)," kata Zamzami, Rabu.
Jabatan Azirwan baru-baru ini dipermasalahkan berbagai pihak lantaran dia pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2008. Azirwan setelah sekitar setahun bebas dari penjara dipercaya pemerintah sebagai Kepala DKP Kepri.
Status Azirwan sebagai mantan narapidana yang terlibat di dalam kasus penyuapan terhadap mantan anggota DPR, Al Amin Nasution, kini dipersoalkan kembali.
"Saya merasa heran kenapa hanya Azirwan yang dipersoalkan pihak-pihak tertentu, sementara di Kepri juga banyak mantan narapidana yang menjadi pejabat eselon II. Ini yang menimbulkan persepsi seolah-olah ada aktor yang bermain di balik permasalahan Azirwan," ujarnya.
Terkait permasalahan itu, Zamzami berpendapat, kasus Azirwan berbeda dengan yang lainnya. Azirwan dipenjara bukan karena memperkaya diri, melainkan memberi uang kepada Al Amin Nasution, agar ketentuan pengalihan lahan hutan lindung di Bintan Buyu, pusat Pemerintahan Bintan, segera disahkan DPR.
Jika pengalihan hutan lindung dapat dilaksanakan secara gratis, maka Azirwan tidak mungkin akan melakukan penyuapan.
"Kasus Azirwan berbeda dengan pelaku korupsi lainnya. Azirwan adalah korban dari sistem yang korup," ungkapnya.
Ia mengatakan, pejabat seberani Azirwan sulit dicari di Kepri. Azirwan telah mengorbankan dirinya untuk kepentingan pembangunan di Bintan.
Azirwan juga seorang intelektual yang memiliki terobosan baru di bidang birokrasi dan pembangunan. Hal itu mungkin sebagai bahan pertimbangan Gubernur Kepri HM Sani untuk menetapkan Azirwan sebagai Kepala DKP Kepri.
"Di Kepri lebih banyak pejabat yang cari selamat, tidak memiliki terobosan yang baru," katanya.
Sementara itu, Azirwan tidak ingin mengomentari pihak-pihak yang berupaya "menggoyang" jabatannya.
Menurut dia, jabatan itu bukan sesuatu yang istimewa, melainkan amanah yang harus dijalani. Untuk menjalani amanah itu, kata dia, tentunya harus bekerja keras dan ikhlas.
"Saya diberi tanggung jawab untuk mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di Kepri. Tentu saja itu amanah yang harus saya jalani," ujarnya.(*)
Editor: Dedi
"Pemerintah memiliki penilaian tersendiri dan tentunya searah dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri)," kata Zamzami, Rabu.
Jabatan Azirwan baru-baru ini dipermasalahkan berbagai pihak lantaran dia pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2008. Azirwan setelah sekitar setahun bebas dari penjara dipercaya pemerintah sebagai Kepala DKP Kepri.
Status Azirwan sebagai mantan narapidana yang terlibat di dalam kasus penyuapan terhadap mantan anggota DPR, Al Amin Nasution, kini dipersoalkan kembali.
"Saya merasa heran kenapa hanya Azirwan yang dipersoalkan pihak-pihak tertentu, sementara di Kepri juga banyak mantan narapidana yang menjadi pejabat eselon II. Ini yang menimbulkan persepsi seolah-olah ada aktor yang bermain di balik permasalahan Azirwan," ujarnya.
Terkait permasalahan itu, Zamzami berpendapat, kasus Azirwan berbeda dengan yang lainnya. Azirwan dipenjara bukan karena memperkaya diri, melainkan memberi uang kepada Al Amin Nasution, agar ketentuan pengalihan lahan hutan lindung di Bintan Buyu, pusat Pemerintahan Bintan, segera disahkan DPR.
Jika pengalihan hutan lindung dapat dilaksanakan secara gratis, maka Azirwan tidak mungkin akan melakukan penyuapan.
"Kasus Azirwan berbeda dengan pelaku korupsi lainnya. Azirwan adalah korban dari sistem yang korup," ungkapnya.
Ia mengatakan, pejabat seberani Azirwan sulit dicari di Kepri. Azirwan telah mengorbankan dirinya untuk kepentingan pembangunan di Bintan.
Azirwan juga seorang intelektual yang memiliki terobosan baru di bidang birokrasi dan pembangunan. Hal itu mungkin sebagai bahan pertimbangan Gubernur Kepri HM Sani untuk menetapkan Azirwan sebagai Kepala DKP Kepri.
"Di Kepri lebih banyak pejabat yang cari selamat, tidak memiliki terobosan yang baru," katanya.
Sementara itu, Azirwan tidak ingin mengomentari pihak-pihak yang berupaya "menggoyang" jabatannya.
Menurut dia, jabatan itu bukan sesuatu yang istimewa, melainkan amanah yang harus dijalani. Untuk menjalani amanah itu, kata dia, tentunya harus bekerja keras dan ikhlas.
"Saya diberi tanggung jawab untuk mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di Kepri. Tentu saja itu amanah yang harus saya jalani," ujarnya.(*)
Editor: Dedi