Batam (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan bahwa efisiensi anggaran sudah berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dengan menghemat listrik dan penarikan kendaraan dinas untuk para anggota KPU.
Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan bahwa berbagai langkah penghematan telah dilakukan.
"Kami melakukan efisiensi dalam berbagai aspek, seperti penggunaan listrik di kantor. Jika komisioner tidak ada di tempat maka pendingin ruangan dan lampu dimatikan, seperti itu," ujar Indrawan di Batam, Selasa.
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah penarikan kendaraan dinas dari seluruh KPU di tingkat kabupaten dan kota.
“Setiap kabupaten dan kota mendapat enam mobil dinas dan semua kendaraan telah ditarik, sehingga sekarang untuk operasional, kami menggunakan kendaraan yang ada secara bersama-sama," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa dengan efisiensi yang telah berjalan dan diberlakukan, dijamin bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja pihaknya.
Baca juga: Kepri siapkan Rp50 miliar untuk program MBG tingkat SLTA
Selain itu, Ketua KPU Kepri tersebut juga mengatakan bahwa penghematan sudah dilakukan dengan pengurangan jumlah debat pasangan calon dari tiga kali menjadi satu kali turut menghemat anggaran.
"Kami awalnya merencanakan tiga kali debat, tetapi hanya dilaksanakan satu kali. Selain itu, jumlah pasangan calon yang awalnya diperkirakan empat, ternyata hanya dua. Ini berdampak pada efisiensi dana yang cukup besar," tambahnya.
Penghematan juga terjadi pada penyelenggaraan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (tps). Perubahan jumlah tps berdampak pada berkurangnya jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), sehingga anggaran untuk honor petugas juga berkurang.
Terkait dengan dana hibah Pilkada yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kepri, KPU Kepri masih dalam proses penyusunan laporan akhir penggunaan anggaran.
"Kami berencana mengembalikan sisa dana hibah pada bulan Maret ini setelah semua kewajiban, termasuk pembayaran honor badan adhoc. Kami sedang menghitung berapa besar anggaran yang akan dikembalikan ke pemerintah provinsi," katanya menjelaskan.
"Dari total anggaran sekitar Rp141 miliar, kami masih melakukan perhitungan final. Kami akan segera mengumumkan kepada publik berapa dana yang dikembalikan setelah semua proses penyelesaian administrasi selesai,” tutupnya.
Baca juga: Pertamina: Kualitas Pertamax sesuai spesifikasi
Komentar