Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya mensukseskan Sensus Ekonomi 2016 dengan harapan program skala nasional per 10 tahun tersebut mampu memberikan data akurat ekonomi Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepri.
"Kami berharap, seluruh pelaku usaha non-pertanian dapat membantu pemerintah memberikan informasi yang akurat, karena dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang," kata Sekda Kota Tanjungpinang, Riono, di salah satu hotel Tanjungpinang, Rabu.
Dalam sambutannya, Riono juga menekankan agar pencacah diberikan identitas legal untuk melakukan pendataan. Mengingat, momen sensus ke-4 di Indonesia yang berlangsung sedari 1 sampai 31 Mei tersebut, dikhawatirkan jadi peluang pemanfaatan bagi oknum tak bertanggung jawab.
Meskipun seminar sosialisasi SE 2016 itu tidak dihadiri oleh camat, lurah, dan pihak RT RW, Riono berharap pencacah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang tidak menemukan kendala di lapangan.
"Kami berharap tidak ada kendala. kalaupun ada kendala, salah satu solusinya adalah menggandeng RT dan RW, pendataan harus didampingi, karena ini sulit," tegas Riono yang mengaku permah menjadi pencacah BPS di awal karirnya.
Di lokasi yang sama Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Hamizar berharap sosialisasi yang hari ini (16/3) dilakukannya kepada pengusaha di Tanjungpinang tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petugas pencacah untuk melakukan pendataan.
SE 2016 yang melibatkan sekitar 402 pencacah, dengan target sebanyak 615 pelaku usaha tersebut mampu menghasilkan data ekonomi yang diharapkan.
"Sehingga dapat berguna untuk menyusun kebijakan dan evaluasi kedepannya," ujar Hamizar. (Antara)
Editor: Rusdianto
"Kami berharap, seluruh pelaku usaha non-pertanian dapat membantu pemerintah memberikan informasi yang akurat, karena dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang," kata Sekda Kota Tanjungpinang, Riono, di salah satu hotel Tanjungpinang, Rabu.
Dalam sambutannya, Riono juga menekankan agar pencacah diberikan identitas legal untuk melakukan pendataan. Mengingat, momen sensus ke-4 di Indonesia yang berlangsung sedari 1 sampai 31 Mei tersebut, dikhawatirkan jadi peluang pemanfaatan bagi oknum tak bertanggung jawab.
Meskipun seminar sosialisasi SE 2016 itu tidak dihadiri oleh camat, lurah, dan pihak RT RW, Riono berharap pencacah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang tidak menemukan kendala di lapangan.
"Kami berharap tidak ada kendala. kalaupun ada kendala, salah satu solusinya adalah menggandeng RT dan RW, pendataan harus didampingi, karena ini sulit," tegas Riono yang mengaku permah menjadi pencacah BPS di awal karirnya.
Di lokasi yang sama Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Hamizar berharap sosialisasi yang hari ini (16/3) dilakukannya kepada pengusaha di Tanjungpinang tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petugas pencacah untuk melakukan pendataan.
SE 2016 yang melibatkan sekitar 402 pencacah, dengan target sebanyak 615 pelaku usaha tersebut mampu menghasilkan data ekonomi yang diharapkan.
"Sehingga dapat berguna untuk menyusun kebijakan dan evaluasi kedepannya," ujar Hamizar. (Antara)
Editor: Rusdianto