Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengkritik pernyataan Gubernur Nurdin Basirun di sejumlah media massa yang terkesan hanya membangun pencitraan.
"Gubernur tidak membuka permasalahan secara terbuka kepada masyarakat terutama terkait pertumbuhan perekonomian di Kepri," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Hotman Hutapea yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Selasa.
Hotman merasa tergelitik membaca berita di salah satu media massa hari ini yang menyebutkan Gubernur Nurdin minta pemerintah melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan publik dan dapat pertumbuhan perekonomian di Kepri tahun ini.
Pernyataan itu dinilai tidak memberi pencerahan kepada masyarakat, karena Gubernur Nurdin dan perangkatnya tidak pernah menjelaskan apa strategi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kepri.
Pertumbuhan perekonomian di Kepri tahun 2017 hanya 2,4 persen, jauh di bawah tingkat nasional. Kondisi perekonomian seperti ini belum pernah dialami pemerintahan sebelumnya, terutama saat HM Sani menjabat sebagai Gubernur Kepri. Baca: Pertumbuhan ekonomi Kepri 2017 di bawah nasional
"Yang buat perencanaan pembangunan siapa? `Kan sudah dibuat, sekarang tinggal dijalankan. Kalau mau meningkatkan perekonomian, mengapa bangun Jalan Lingkar Gurindam 12 yang menelan anggaran sekitar Rp550 miliar?" kata Ketua Komisi II DPRD Kepri ini.
Sampai saat ini, menurut dia, Pemprov Kepri belum pernah melakukan kajian terhadap dampak positif pembangunan jalan lingkar di Tanjungpinang itu terhadap pertumbuhan perekonomian Kepri. Bahkan ia juga belum pernah mendengar apakah pembangunan jalan lingkar itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan.
"Terlepas dari persoalan itu, gubernur memang memiliki hak untuk membangun ikon baru di Kepri, seperti mantan gubernur sebelumnya. Tetapi apakah waktunya sudah tepat?" ucapnya.
Hotman mengemukakan, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana pertumbuhan perekonomian Kepri meningkat. Salah satu yang diusulkannya yakni kebijakan perekonomian padat karya.
"Padat karya langsung menyentuh masyarakat jika memang berniat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat," ujarnya.
Ketika ditanya apakah DPRD Kepri tidak memiliki kekuatan untuk menolak pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 dengan sistem tahun jamak jika tidak menyetujuinya, Hotman mengatakan sejumlah anggota legislatif tidak menyetujui.
"Ada fraksi yang memberi kesempatan kepada Nurdin untuk melaksanakan namun harus memperhatikan kemampuan anggaran," katanya.
Hotman mengimbau Gubernur Nurdin untuk tidak membuat pernyataan yang hanya seolah-olah berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Jangan beretorika, rakyat sudah sangat cerdas," tegasnya.
"Gubernur tidak membuka permasalahan secara terbuka kepada masyarakat terutama terkait pertumbuhan perekonomian di Kepri," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Hotman Hutapea yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Selasa.
Hotman merasa tergelitik membaca berita di salah satu media massa hari ini yang menyebutkan Gubernur Nurdin minta pemerintah melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan publik dan dapat pertumbuhan perekonomian di Kepri tahun ini.
Pernyataan itu dinilai tidak memberi pencerahan kepada masyarakat, karena Gubernur Nurdin dan perangkatnya tidak pernah menjelaskan apa strategi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kepri.
Pertumbuhan perekonomian di Kepri tahun 2017 hanya 2,4 persen, jauh di bawah tingkat nasional. Kondisi perekonomian seperti ini belum pernah dialami pemerintahan sebelumnya, terutama saat HM Sani menjabat sebagai Gubernur Kepri. Baca: Pertumbuhan ekonomi Kepri 2017 di bawah nasional
"Yang buat perencanaan pembangunan siapa? `Kan sudah dibuat, sekarang tinggal dijalankan. Kalau mau meningkatkan perekonomian, mengapa bangun Jalan Lingkar Gurindam 12 yang menelan anggaran sekitar Rp550 miliar?" kata Ketua Komisi II DPRD Kepri ini.
Sampai saat ini, menurut dia, Pemprov Kepri belum pernah melakukan kajian terhadap dampak positif pembangunan jalan lingkar di Tanjungpinang itu terhadap pertumbuhan perekonomian Kepri. Bahkan ia juga belum pernah mendengar apakah pembangunan jalan lingkar itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan.
"Terlepas dari persoalan itu, gubernur memang memiliki hak untuk membangun ikon baru di Kepri, seperti mantan gubernur sebelumnya. Tetapi apakah waktunya sudah tepat?" ucapnya.
Hotman mengemukakan, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana pertumbuhan perekonomian Kepri meningkat. Salah satu yang diusulkannya yakni kebijakan perekonomian padat karya.
"Padat karya langsung menyentuh masyarakat jika memang berniat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat," ujarnya.
Ketika ditanya apakah DPRD Kepri tidak memiliki kekuatan untuk menolak pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 dengan sistem tahun jamak jika tidak menyetujuinya, Hotman mengatakan sejumlah anggota legislatif tidak menyetujui.
"Ada fraksi yang memberi kesempatan kepada Nurdin untuk melaksanakan namun harus memperhatikan kemampuan anggaran," katanya.
Hotman mengimbau Gubernur Nurdin untuk tidak membuat pernyataan yang hanya seolah-olah berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Jangan beretorika, rakyat sudah sangat cerdas," tegasnya.
Editor: Rusdianto