Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta Kepala Bank Indonesia perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra membuat kerangka kerja terkait urban farming yang akan diterapkan di sekolah, perantoran dan lahan kosong.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Kepri Syamsul Bahrum, di Batam, Jumat, mengatakan pihaknya akan membuat regulasi terkait urban farming agar kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal.
"Apa nanti cukup hanya dipergubkan atau edaran gubernur saja dan diberikan kepada masing-masing sekolah atau masing-masing lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia agar bisa dimanfaatkan," katanya.
Syamsul mengatakan Pemprov Kepri akan melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia terkait kerangka kerja tersebut. Sementara untuk pembiayaan katanya bisa diambil dari Dinas Pertanian dan Pendidikan.
"Ssetelah itu kita akan sebarkan virus postif ini dalam hal menekan inflasi menanamkan budaya penghijauan dan city forest bisa terbangun," ujarnya.
Secara teknologi kata Syamsul nanatinya Pemprov Kepri akan meminta bantuan kepada LIPI. Karena kata Syamsul urban farming merupakan topik yang bagus untuk dijual.
Sementara itu Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan Kota Batam dan Tanjungpinang tidak memiliki tanah yang luas untuk pertanian. Sehingga aktifitas urban farming dinilai cocok untuk pertanian di daerah perkotaan.
"BI harus menjaga inflasi untuk memastikan keandalan daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat," katanya.
Kegiatan ketahanan pangan kata Gusti merupakan salah satu upaya BI untuk mengendalikan inflasi Folatile Food dengan bersinergi bersama instansi terkait.
Kata Gusti inflasi diakibatkan suplai kebutuhan pokok yang terkendala. Dia mencontohkan cabai, bawang merah, bawang putih termasuk kelompok pangan yang bergejolak.
"BI tidak punya kekuatan mengendalikan ini jadi tapi harus dengan semua stakeholder yang berperan, termasuk pemerintah dan pelaku usaha," ujarnya.(Antara)
Editor : Evy R. Syamsir