Tanjungpinang (Antaranews Kepri)-Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengupayakan pekan olahraga provinsi (Porprov) Kepri tetap dilaksanakan pada awal 2019 mendatang.
Nurdin menyatakan, saat ini kondisi keuangan daerah memang tengah defisit. Sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan iven tersebut.
"Lebih baik kita tunda dulu, agar bisa dipersiapkan secara matang, baik dari segi anggaran maupun sarana-prasarana pendukung lainnya," kata Nurdin di Tanjungpinang, Rabu.
Dikatakan Nurdin, pihaknya juga enggan menyalahkan pihak manapun terkait dibatalkannya kompetisi olahraga 4 tahunan tersebut.
"Saya tidak bisa menyalahkan siapapun baik itu KONI, DPRD serta Pemprov sendiri. Kita sudah berupaya maksimal," sambungnya.
Nurdin juga menyangkal, kendati Porprov tahun 2018 batal digelar. Namun pembinaan olahraga di Provinsi Kepri sejauh ini, menurutnya sudah berjalan cukup baik.
Sebelumnya, ketua KONI Provinsi Kepri menyatakan Porprov Kepri 2018 di Kota Tanjungpinang (tuan rumah) batal digelar. Akibat minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
"KONI membutuhkan anggaran Rp10 miliar untuk ajang ini. Tapi yang disetujui Pemprov hanya Rp2 miliar," kata Nur Syafriadi. (Antara)
Nurdin menyatakan, saat ini kondisi keuangan daerah memang tengah defisit. Sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan iven tersebut.
"Lebih baik kita tunda dulu, agar bisa dipersiapkan secara matang, baik dari segi anggaran maupun sarana-prasarana pendukung lainnya," kata Nurdin di Tanjungpinang, Rabu.
Dikatakan Nurdin, pihaknya juga enggan menyalahkan pihak manapun terkait dibatalkannya kompetisi olahraga 4 tahunan tersebut.
"Saya tidak bisa menyalahkan siapapun baik itu KONI, DPRD serta Pemprov sendiri. Kita sudah berupaya maksimal," sambungnya.
Nurdin juga menyangkal, kendati Porprov tahun 2018 batal digelar. Namun pembinaan olahraga di Provinsi Kepri sejauh ini, menurutnya sudah berjalan cukup baik.
Sebelumnya, ketua KONI Provinsi Kepri menyatakan Porprov Kepri 2018 di Kota Tanjungpinang (tuan rumah) batal digelar. Akibat minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
"KONI membutuhkan anggaran Rp10 miliar untuk ajang ini. Tapi yang disetujui Pemprov hanya Rp2 miliar," kata Nur Syafriadi. (Antara)