Batam (ANTARA) - Provinsi Kepulauan Riau merumuskan grand design program kependudukan guna menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun dan mengumpulkan data pendukung untuk membuat grand design program kependudukan.
"Ini (penyusunan grand design program kependudukan) leading sectornya Bappeda," ujarnya.
Menurut dia, guna menggesa grand design program kependudukan dan memperoleh data yang valid di setiap kabupaten/kkota, Pemprov Kepri akan membuat surat edaran Gubernur.
Kata dia, tahap awal Pemprov Kepri akan membentuk kelompok kerja (Pokja) sehingga grand design program kependudukan dapat segera terealisasi.
Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Mediheryanto berharap Provinsi Kepri dan kabupaten/kota dapat segera merumuskan kebijakan kependudukan dan pembangunan yang efektif dan berdasarkan bukti.
"Perumusan grand design harus berdasarkan hasil analisis atas data yang termuktakhirkan, relevan, akurat, valid dan dapat dipertangunggjawabkan,” katanya.
Menurut dia, penyusunan grand design program kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencaan
Pengendalian dan Evaluasi Penduduk.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Wendy Hartanto, mengatakan Kota Batam dan Tanjungpinang merupakan wilayah yang kerap mendapatkan bonus demografi.
"Secara umum Provinsi Kepri representatifnya adalah Kota Batam dan masyarakat usia produktif berduyun-duyun ke Batam karena banyaknya lapangan pekerjaan," paparnya.
Baca juga: BKKBN laksanakan Rakerda tekan laju pertumbuhan penduduk
Baca juga: BKKBN: Pernikahan usia dini di Kepri cukup tinggi
Baca juga: BKKBN Kepri luncurkan aplikasi Si Puspa Gatra
Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun dan mengumpulkan data pendukung untuk membuat grand design program kependudukan.
"Ini (penyusunan grand design program kependudukan) leading sectornya Bappeda," ujarnya.
Menurut dia, guna menggesa grand design program kependudukan dan memperoleh data yang valid di setiap kabupaten/kkota, Pemprov Kepri akan membuat surat edaran Gubernur.
Kata dia, tahap awal Pemprov Kepri akan membentuk kelompok kerja (Pokja) sehingga grand design program kependudukan dapat segera terealisasi.
Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Mediheryanto berharap Provinsi Kepri dan kabupaten/kota dapat segera merumuskan kebijakan kependudukan dan pembangunan yang efektif dan berdasarkan bukti.
"Perumusan grand design harus berdasarkan hasil analisis atas data yang termuktakhirkan, relevan, akurat, valid dan dapat dipertangunggjawabkan,” katanya.
Menurut dia, penyusunan grand design program kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencaan
Pengendalian dan Evaluasi Penduduk.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Wendy Hartanto, mengatakan Kota Batam dan Tanjungpinang merupakan wilayah yang kerap mendapatkan bonus demografi.
"Secara umum Provinsi Kepri representatifnya adalah Kota Batam dan masyarakat usia produktif berduyun-duyun ke Batam karena banyaknya lapangan pekerjaan," paparnya.
Baca juga: BKKBN laksanakan Rakerda tekan laju pertumbuhan penduduk
Baca juga: BKKBN: Pernikahan usia dini di Kepri cukup tinggi
Baca juga: BKKBN Kepri luncurkan aplikasi Si Puspa Gatra