Jabatan Ketua DPD Partai Demokrat diperebut tiga kandidat

Tanjungpinang (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan tiga kandidat, yakni Hisnizar Hood, Agus Wibowo, dan Asnah memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri Husnizar Hood, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Minggu, mengatakan tiga kandidat calon Ketua DPD Partai Demokrat Kepri itu telah memenuhi syarat dukungan. Berdasarkan ketentuan Partai Demokrat, masing-masing kandidat wajib mengantongi minimal dua suara.

Pihak yang berhak memberi dukungan suara, yakni pengurus (Daerah Pengurus Cabang/DPC)  tujuh kabupaten dan kota di Kepri, Ketua Umum DPP Demokrat, dan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan.

Husnizar Hood dan Asnah masing-masing memperoleh dua dukungan suara, sedangkan Agus Wibowo empat suara. Ia memperoleh dukungan dari DPC Tanjungpinang dan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Kepri.

Sementara itu, Asnah memperoleh dukungan dari pengurus DPC  Partai Demokrat Batam dan Natuna, sedangkan Agus Wibowo dari DPC Bintan, Anambas, Lingga, dan Karimun.

"Memang maksimal tiga kandidat, namun bukan Agus, melainkan Isdianto. Detik-detik terakhir Isdianto tidak mencalonkan diri melainkan Agus yang mencalonkan. Mungkin mereka berkoalisi," kata Husnizar yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kepri.

Ia menjelaskan dukungan suara sebagai syarat pencalonan tidak relevan dihubungkan dengan kemenangan kandidat memperoleh kursi nomor satu Demokrat di Kepri. Hal itu disebabkan DPP Partai Demokrat yang memiliki otoritas untuk menetapkan siapa kandidat yang layak memimpin Partai Demokrat Kepri.

Untuk mengetahui siapa kandidat yang layak memimpin Partai Demokrat Kepri, ia mengatakan DPP Partai Demokrat menjaring kandidat melalui uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan pada Kamis 25 November 2021.

Pengurus inti DPP Demokrat akan mendalami pemahaman kandidat terhadap partai itu, sekaligus visi dan misi kandidat dalam membesarkan partai tersebut.

"Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan belum diketahui sampai kapan karena mungkin saja ada kandidat yang diberi waktu untuk melengkapi visi dan misinya," katanya.