Antisipasi PMK, Pemprov Kepri bentuk Satgas

Tanjungpinang (ANTARA) - Untuk mengantisipasi masuknya wabah  penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satgas penanganan PMK sebagai respon cepat antisipasi masuk PMK ke wilayah Kepri.

"Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai ketua pelaksana, dengan melibatkan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kepri," kata Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)  Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.

Menurut Ansar, PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah dengan gejala ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka pada lidah, gusi, hidung dan teracak/kuku hewan. Gejala lainnya adalah hewan tidak mampu berjalan (pincang), air liur berlebihan dan hilang nafsu makan, namun PMK tidak menular kepada manusia.

Ia mengungkapkan urgensi pembentukan satgas tersebut, selain bertujuan mengantisipasi agar PMK tidak sampai masuk ke Kepri, juga bagaimana dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha maupun kebutuhan harian masyarakat.

"Karena mewabahnya PMK ini berdekatan dengan hari Raya Idul Adha, maka pemenuhan kebutuhan hewan kurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan kurban dari daerah yang tidak terkena wabah," ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, sudah terdapat 15 provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertular wabah virus PMK. Kendati tidak menular ke manusia, namun penyakit itu akan berdampak kepada perekonomian peternak.

"Kepri juga punya sentra peternakan yang harus dilindungi, maka kami upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan kurban terkait upaya pemenuhan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha yang masih kurang,

Dia menyatakan akan memudahkan proses mendatangkan hewan kurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.

"Kami tinggal membahas bagaimana teknis mendatangkan hewan kurban tersebut dari provinsi lain," kata gubernur.