BUMD Kepri Tidak Sehat

Selasa, 28 September 2010 17:33 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Daerah Kepulauan Riau tidak sehat karena sudah tidak lagi mempunyai anggaran operasional, kata Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Rudy Chua, Selasa 28 September 2010.

"BUMD Kepri (Badan Usaha Milik Daerah Kepulauan Riau) itu hanya masih dapat bertahan karena merupakan perusahaan milik pemerintah," ujar Rudy di Tanjungpinang, Ibu Kota Kepri.

Ia mengemukakan, BUMD itu terpaksa menjual mobil dan mengajukan pinjaman kepada pemerintah karena tidak memiliki anggaran untuk operasional.

Kondisi tersebut memprihatinkan sehingga perlu diambil langkah-langkah yang tepat jika pemerintah ingin mempertahankan perusahaan tersebut.

"Kalau perusahaan swasta, pasti sudah dinyatakan gulung tikar," katanya.

DPRD Kepri, kata dia, belum mengambil sikap terhadap permasalahan ini, karena belum menerima hasil audit 2009.

Pemerintah beralasan laporan hasil audit belum dapat diserahkan ke DPRD Kepri karena belum semua anak perusahaan yang diaudit.

"Saya pribadi memberikan dua opsi yaitu BUMD Kepri ditutup jika bertahan dengan kondisi seperti ini. Jika perusahaan itu tetap beroperasi, maka harus dilakukan revitalisasi terhadap anak perusahaan yang tidak menguntungkan," katanya.

Rudy mengungkapkan, BUMD Kepri memiliki banyak anak perusahaan. Sebagian anak perusahaan yang didirikan terkesan mewah, namun tidak memberikan kontribusi, sehingga dapat menggerogoti anggaran daerah.

Hal itu menjadi salah satu penyebab BUMD Kepri sulit berkembang.

"BUMD Kepri belum memberikan kontribusi pada anggaran daerah, meski pemerintah telah menyertakan modal sekitar Rp14 miliar sejak empat tahun beroperasi," ungkapnya.

Permasalahan di BUMD Kepri bukan diawali kekurangan anggaran, melainkan manajemen yang kurang profesional.

BUMD Kepri tidak akan berkembang jika tidak menerapkan sistem pengelolaan usaha yang profesional dan proporsional, juga dirusak kepentingan kelompok tertentu yang mengeruk keuntungan dari usaha yang sedang digeluti.

Komisi II DPRD Kepri mengistilahkannya "warung di dalam warung", yang artinya di dalam usaha BUMD Kepri terdapat usaha lain yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Sebagai contoh, kata dia, penyediaan avtur oleh BUMD Kepri di Bandara Raja Haji Fisabilillah yang menggunakan jasa angkutan laut, sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMD Kepri. Namun pemilik kapal mendapatkan keuntungan.

"Avtur itu tidak perlu diangkut dengan menyewa kapal atau feri, tetapi kenapa itu dilakukan sehingga harga bahan bakar itu menjadi mahal," ungkapnya.

Upaya bangkitkan
Sementara Direktur Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Kepulauan Riau (BUMD Kepri) M Syahrial, mengatakan, BUMD Kepri berupaya bangkit dari keterpurukan, dan menargetkan tahun 2011 dapat memberikan kontribusi bagi anggaran daerah.

"Kami mengubah pola dan strategi usaha, yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan anggaran," ujar Syahrial.

Ia mengatakan, PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri) mengalami keterpurukan karena program usaha yang dibuat tidak sesuai dengan kemampuan anggaran. PT Pembangunan Kepri memiliki rencana usaha yang terlalu besar, tidak seimbang dengan kemampuan modal.

PT Pembangunan Kepri yang didirikan pada tahun 2006 dengan modal sebesar Rp10 miliar, berencana membangun Bank Kepri dan mengelola sumber minyak di Natuna. Rencana besar itu tidak membuahkan hasil, meski modal pada tahun 2007 ditambah Rp4 miliar, karena usaha tersebut membutuhkan anggaran ratusan miliar.

"Usaha yang direncanakan itu belum tuntas, sementara modal terkuras," katanya.

Sejak setahun terakhir, kata dia, PT Pembangunan Kepri mulai mengubah strategi usaha baru yang disesuaikan dengan kemampuan modal. Usaha yang dikembangkan saat ini tidak terlalu besar, namun diyakini menghasilkan laba.

Pembangunan Kepri telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat di Batam dan Tanjungpinang.

Selain itu, PT Pembangunan Kepri berperan sebagai perusahaan importir gula dan penyalur bahan bakar untuk pesawat di Bandara Raja Haji Fisabilillah.

PT Pembangunan Kepri juga berencana menggarap usaha penyediaan pupuk bersubsidi.

"Usaha yang kami kembangkan disinergikan dengan kemampuan pemerintah," ungkapnya. (ANT-NP/Btm1)