BPS Kepri Bantah Sajikan Data Tidak Akurat

Rabu, 3 November 2010 14:37 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau membantah tidak akurat dalam menyajikan data, terutama yang berhubungan dengan inflasi di Tanjungpinang dan Batam.

Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (BPS Kepri) Said Syafri, Rabu, menyatakan pihaknya akurat dalam menyajikan data yang dipublikasikan setiap bulan karena telah melalui analisis berdasarkan hasil survei mingguan, dua mingguan dan bulanan.

"Data yang kami sajikan itu berdasarkan kondisi di lapangan, dan hasilnya berupa perkiraan mendekati sempurna," ujar Said di Tanjungpinang, Ibu Kota Kepri.

Ia mengakui berbagai pihak sering mempermasalahan data yang disajikan BPS karena kemungkinan mereka kurang memahami teknis pengolahan data yang dilakukan petugas.

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kepri Rudy Chua meragukan validitas data BPS pada bulan Ramadhan 1431 H.

Sebagian harga barang di Tanjungpinang dan Batam selama Puasa dan menjelang Idul Fitri tahun 2010 di lapangan mengalami kenaikan, namun BPS menyimpulkan pada saat itu terjadi deflasi.

Menurut Said, BPS melakukan survei terhadap 300 lebih barang kebutuhan masyarakat.

"Jika tidak dilakukan survei menyeluruh, kemungkinan pada saat itu disimpulkan terjadi inflasi di Tanjungpinang maupun Batam," katanya.

Setelah BPS melakukan survei menyeluruh ternyata beberapa barang kebutuhan yang sangat mempengaruhi pergerakan harga mengalami penurunan, sehingga berdasarkan analisis BPS menjelang Lebaran terjadi deflasi.

"Kami pernah beberapa kali mendapat protes terkait akurasi data yang disajikan dalam setiap bulan. Tetapi setelah dijelaskan, orang yang melakukan protes itu akhirnya mengerti," ujarnya.

Wakili Kepri

Kepala Bidang Statistik BPS Kepri Mangaputua Gultom juga membantah data pergerakan harga barang kebutuhan masyaraat di Tanjungpinang dan Batam tidak dapat mewakili Kepri.

Menurutnya, kedua kota itu telah memenuhi prosedur untuk mewakili Kepri yang memiliki tujuh kabupaten/kota.

"Sama seperti data inflasi nasional, hanya diwakili 66 kabupaten/kota, dua di antaranya adalah Tanjungpinang dan Batam," kata Gultom.

Meski demikian, ia mengakui, survei terhadap harga barang untuk Kepri, idealnya dilakukan terhadap tujuh kabupaten/kota. Namun pemerintah hanya menganggarkan data inflasi atau deflasi hanya dilakukan pada Tanjungpinang dan Batam.

"Itu tidak masalah, karena kami hanya menganalisis kondisi perubahan harga setiap bulan," ujarnya.(ANT-NP/A013/Btm2)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.