Gubkepri: FTZ Karimun Bisa Diperluas

Minggu, 13 Februari 2011 20:10 WIB

Gubernur Kepri HM Sani. (kepri.antaranews.com/jo seng bie)

Karimun (ANTARA News) - Gubernur Kepulauan Riau HM Sani mengatakan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Karimun bisa diperluas jika lahan yang tersedia habis atau tidak sesuai dengan kebutuhan investor.

''Penambahan luas FTZ masih terbuka. Namun harus sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya jika lahan sudah habis atau tidak sesuai dengan kebutuhan investor,'' katanya saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Minggu 13 Februari 2011.

Sani menyatakan sudah mengusulkan perluasan wilayah FTZ Karimun yang belum meliputi seluruh wilayah Pulau Karimun Besar.

''Pusat tentu tidak serta merta menyetujui karena harus sesuai dengan kebutuhan. Usulan ini bukan hanya untuk Karimun, tetapi juga Bintan dan Batam,'' katanya.

Dia mengatakan, salah satu usulan yang disetujui adalah perluasan FTZ Batam ke Pulau Janda Berhias karena sesuai dengan kebutuhan investor meski lahan di Pulau Rempang dan Galang masih banyak yang kosong.

''Permohonan perluasan FTZ tentu dengan data dan fakta di lapangan,'' ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Karimun Nurdin Basirun mewacanakan perluasan FTZ meliputi seluruh wilayah Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur.

''Perluasan FTZ kami wacanakan untuk mempercepat pembangunan perekonomian masyarakat,'' katanya.

Cukup Pesat

Gubernur HM Sani juga mengatakan, perkembangan FTZ Karimun cukup pesat yang ditandai dengan masuknya sejumlah investor, termasuk perusahaan PT Saipem Karimun Yard yang saat ini menyerap lebih dari dua ribu tenaga kerja. Separuh dari jumlah tersebut direkrut dari warga lokal.

''Perkembangan ini patut didukung seluruh ''stakeholder'' terutama masyarakat dengan menjaga situasi agar tetap kondusif. Investor tidak akan datang jika tidak ada jaminan keamanan,'' katanya.

Selain Saipem, lanjut dia, masih ada beberapa perusahaan besar yang antri dan tertarik untuk menanamkan modalnya di Karimun.

''Efek ganda dari FTZ adalah menyerap tenaga kerja dan perbaikan ekonomi masyarakat,'' ucapnya.
(ANT-RD/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.