Diskominfo Kepri ingatkan humas harus bisa memverifikasi berita bohong

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan petugas hubungan masyarakat (Humas) pemerintah harus bisa memverifikasi berita bohong yang ditayangkan oleh situs, media massa atau sejumlah oknum tak bertanggungjawab menjelang Pemilu 2024.

"Berita bohong atau hoaks dapat mengganggu kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan tersebut," kata Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Diskominfo Kepri, Trio Andana di Tanjungpinang, Minggu (11/6).

Menurutnya salah satu cara untuk mengimbangi berita bohong tersebut, maka peran humas pemerintah dari berbagai aspek harus ditingkatkan.

Humas pemerintah dituntut bisa bekerja cepat dan masif dalam membantu penyebaran informasi Pemilu yang benar ke tengah masyarakat.

"Gerak cepat ini sebagai upaya mengimbangi banyaknya berita-berita hoaks yang meresahkan masyarakat," ujarnya.

Ia juga berharap humas pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan konten edukasi publik dan diseminasi informasi mengenai Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan salah satunya menggunakan media untuk menyukseskan pesta demokrasi di Tanah Air.

Selain itu, kata Trio, humas pun harus berkomitmen dengan keterbukaan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik tersebut.

"Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik. Tidak dikatakan negara demokrasi, jika tidak ada partisipasi publik dan keterbukaan," ucapnya.

Sementara itu, konsultan media, Imam Wahyudi memberikan tips bagaimana humas pemerintah bisa cepat dan masif dalam menyebarkan berbagai informasi untuk mengimbangi berita hoaks.

Pertama, menurutnya, humas harus menjadi terdepan dalam menyampaikan informasi, jangan menghindar dari media.

Kedua buat berita atau informasi dari segi daya tarik informasinya, yakni segi keamanan atau keselamatan, isi kantong, gangguan, dan pilihan.

"Humas pemerintah harus berani dan menjadi terdepan dalam menghadapi berita bohong. Harus bisa bekerja cepat dan masif dengan mengenali daya tarik informasi," ucap Imam.