Bintan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sudah menerima surat dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan investor asal Prancis terkait rencana membangun pelabuhan di Kabupaten Bintan.
Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyatakan, pihaknya sudah menerima surat dari PT Takke Gunung Kijang Indonesia terkait rencana investasi tersebut.
"Isi surat itu menyampaikan bahwa PT Takke Gunung Kijang Indonesia akan bekerja sama dengan investor Prancis untuk pembangunan pelabuhan di Bintan," kata Luki di Tanjungpinang, Kepri, Selasa.
Luki menyampaikan pada prinsipnya Pemprov Kepri mendukung kegiatan investasi di wilayah tersebut, khususnya di Bintan.
Ia bahkan sudah meminta Badan Pengusahaan (BP) Bintan untuk mendukung sekaligus mempermudah proses perizinan ke depan.
Langkah selanjutnya, kata Luki, Pemprov Kepri bakal mengundang PT Takke Gunung Kijang guna mempresentasikan rencana kerja dan bisnis mereka.
Sejumlah pihak terkait juga akan dilibatkan, seperti BP Bintan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga DPMPTSP Pemprov Kepri.
"Kami ingin mendengar langsung presentasi dari PT Takke Gunung Kijang Indonesia. Setelah itu, baru bisa dipelajari lebih lanjut," ujar Luki.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, berharap Pemprov Kepri menyetujui rencana investasi pembangunan pelabuhan, tepatnya di Sei Kolak, Kijang, Kabupaten Bintan.
Ia menyebutkan dari hasil survei bersama investor Prancis, 10 Mei 2023, kawasan Sei Kolak dikategorikan layak untuk dibangun pelabuhan umum.
"Ini menimbang jalur perairannya sangat strategis dengan kondisi yang masih alamiah," kata Wahyudin.
Ia pun menyarankan Pemprov Kepri memasukkan lokasi pembangunan Pelabuhan Sei Kolak Kijang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), karena telah memenuhi ketentuan teknis baik di sisi laut maupun daratnya.
Menurutnya, dalam dokumen teknis RZWP3K Kepri terdapat alokasi ruang laut seluas sekitar 46.000 hektare yang telah menjadi akses terbuka dan bukan lagi kawasan konservasi, sehingga dapat dioptimalkan pengelolaannya untuk kepentingan publik, baik dari sisi pengembangan ekonomi wilayah, sosial budaya, maupun pelestarian lingkungan.
"Investor/perusahaan asal Prancis, Eiffage Genie Civil Marine berminat membangun Pelabuhan Sei Kolak menjadi terminal peti kemas bertaraf internasional," ungkapnya.
Wahyudin optimistis kegiatan investasi tersebut akan merekrut ribuan tenaga kerja lokal dan menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.
Oleh karena itu, legislator yang membidangi masalah ekonomi itu berharap Gubernur Kepri Ansar Ahmad merekomendasikan izin investasi pembangunan pelabuhan umum Sei Kolak kepada Kementerian Perhubungan.
"Lebih cepat lebih baik. Kita harus bisa meyakinkan investor. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan," ucapnya.
Sebelumnya, Energies and Industries Commercial Direktor Eiffage Genie Civil Marine, Guillaume Roche, berharap proses perizinan investasi pelabuhan Sei Kolak rampung dalam waktu enam bulan.
Perizinan yang mudah dan cepat tentu akan mempercepat proses pembangunan, sehingga pelabuhan bisa segera beroperasi.
"Target pertama kami adalah perizinan rampung dalam waktu setahun, kalau bisa enam bulan itu lebih baik," ujarnya.
Roche menerangkan bahwa pelabuhan yang akan dibangun di atas lahan seluas 37 hektar itu sangat potensial, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura. Nilai investasi pelabuhan itu berkisar di antara Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
Pembangunan pelabuhan ini bertujuan mengambil peluang terhadap padatnya antrean kapal kontainer di Singapura, supaya ke depan beralih berlabuh dan transit di pelabuhan Sei Kolak Kijang.
Saat ini, kapal-kapal kontainer di Singapura harus antre 3-4 hari untuk proses bongkar muat sebelum menuju ke negara tujuan. Sehingga, hal ini jadi peluang bisnis besar khususnya di Bintan, dan Kepri secara umum.
"Pembangunan pelabuhan di Bintan tetap mengikuti standar Eropa, dengan tidak merusak lingkungan dan menjauhi konflik sosial," katanya.
Komentar