Pemko Tanjungpinang lindungi 4.459 petugas KPPS dengan BPJS Kesehatan

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melindungi 4.459 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dengan BPJS Kesehatan.

"Semua petugas KPPS di Tanjungpinang akan dibayarkan premi BPJS Kesehatannya selama satu tahun oleh Pemkot Tanjungpinang," kata
Pj Wali kota Tanjungpinang, Hasan di Tanjungpinang, Kamis.

Hasan menyampaikan pihaknya telah melakukan kajian terkait pembayaran BPJS kesehatan tersebut. Iuran anggota KPPS banyak menunggak hingga mengalami pembengkakan sampai Rp1 miliar.

Menurutnya pemkot akan menjamin para petugas KPPS dengan menanggung biaya premi BPJS yang menunggak tersebut. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Kemendagri dan Kemenkes.

"Untuk anggaran yang kita sediakan sekitar Rp300 juta, tapi untuk teknisnya nanti kita akan rapatkan lagi dengan Sekda dan kepala BPJS Kesehatan," jelasnya.

Selain itu, kata Hasan, pada pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 seluruh pelayanan puskesmas di Tanjungpinang akan beroperasi selama 13 jam, mulai dari pukul 09.00 sampai 22.00 WIB.

Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang rawan terjadi terhadap para petugas KPPS saat pelaksanaan pemilu.

"Karena puskesmas tutup biasanya jam 04.00, tapi perhitungannya mungkin baru terhitung dua surat suara saja. Karena prosesnya panjang hingga lima jenis surat maka kita sesuaikan," katanya pula.

Sementara, Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal menyampaikan apresiasinya kepada pemkot atas jaminan BPJS Kesehatan kepada petugas KPPS.

Dengan demikian, kata dia, petugas KPPS merasa lebih aman dan nyaman saat bertugas karena terlindungi BPJS Kesehatan. KPPS bisa melakukan skrinning BPJS kesehatan sebelum bertugas di hari pemungutan dan penghitungan suara.

"Ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan KPPS sehat dan prima agar jangan sampai sakit pada saat menjalankan tugasnya," ucap Faizal.