Sebagian SKPD Kepri Belum Bekerja Maksimal

Minggu, 21 Agustus 2011 17:23 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dinilai belum mampu bekerja maksimal sehingga dikhawatirkan realisasi pembangunan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.

Sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya melaksanakan tugas rutin, sementara tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi pemerintah kurang direspons, kata politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Sukhri Fahrial, yang juga Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Kepri, di Tanjungpinang, Minggu.

Sukhri mengimbau, Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo yang pada 19 Agustus 2011 genap setahun memimpin wilayah tersebut memperhatikan permasalahan itu.

Pemimpin Pemerintah Kepri diharapkan segera mengevaluasi kinerja para pembantunya agar rencana pembangunan jangka menengah yang telah disampaikan kepada publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kepala daerah diharapkan mengganti kepala SKPD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika dibutuhkan, pemerintah dapat merekrut pejabat yang memiliki kemampuan yang baik dari luar daerah.

"Kami berharap pemerintah segera mengevaluasi kinerja SKPD. Pimpinan SKPD yang tidak bekerja secara profesional, sebaiknya diganti," ujarnya.

Ia mengemukakan, pemerintah memiliki niat dan target yang baik dalam membangun sektor kelautan dan mengentaskan angka kemiskinan. Sepatutnya nilai itu mendapat dukungan oleh semua pihak, termasuk para pembantunya, sehingga dapat direalisasikan sebelum masa jabatan mereka berakhir.

"Kami yakin, pembangunan sektor kelautan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena luas perairan Kepri mencapai 96 persen," katanya.

Sementara itu, politisi asal Partai Demokrat mengatakan, SKPD seharusnya tidak hanya melaksanakan tugas rutin belaka, melainkan juga harus membantu Sani-Soerya dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah.

Keseriusan kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari alokasi anggaran yang diajukan dalam kebijakan umum anggaran. Jika anggaran rutin lebih besar dari belanja publik, maka kepala SKPD dinilai belum dapat memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

"Kami khawatir sebagian SKPD tidak memahami tugasnya," ujarnya yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kepri.

Gubernur Kepri HM Sani mengakui beberapa pembantunya belum bekerja maksimal. Namun ia tidak akan terburu-buru mengganti,kecuali pembinaan yang diberikan secara rutin tidak membuahkan hasil yang positif.

"Pelan-pelanlah. Kepala SKPD akan kami bina sehingga dapat mengikuti irama yang telah disusun dalam melaksanakan pembangunan. Kami kan baru setahun menjalankan pemerintahan di Kepri," katanya.

(ANT-NP/S023/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.