Logo Header Antaranews Kepri

Program "Bedah Rumah" Provinsi Kepri Berlanjut

Senin, 28 November 2011 21:04 WIB
Image Print

Batam (ANTARA Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni (Bedah Rumah) untuk mengurangi angka kemiskinan pada provinsi setempat dilanjutkan hingga 2015 dengan target 17.000 rumah.

"Program bedah rumah, akan kami lanjutkan hingga 2015 nanti. Sasaran utama kami rumah-rumah dipesisir," kata Sani di Batam, Senin.

Menurut dia, rata-rata masyarakat yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil menghuni rumah yang tidak layak lagi.

"Bukan berarti kami mengesampingkan warga yang hidup di daratan utama, namun rata-rata rumah tidak layak huni memang berada di pesisir," kata Sani.

Berdasarkan data Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada 2011 angka kemiskinan di kawasan pesisir atau pedesaan Kepri mencapai 23.210 rumah tangga atau menurun dari tahun 2010 sebesar 62.590 rumah tangga.

Sedangkan angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan dari 67.080 rumah tangga miskin pada 2010 menjadi 106.350 pada tahun ini.

"Angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik masih 18,51 persen. Kami menargetkan pada 2015 nanti angka kemiskinan turun menjadi 10 persen," kata dia.

Selain merehab rumah, Pemerintah Provinsi Kepri juga berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memberikan beasiswa pada anak-anak kurang mampu, memberikan bantuan bagi nelayan, dan beberapa program lain.

Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi mendukung program bedah rumah namun perlu dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Selama ini saat melakukan kunjungan ke pulau-pulau, kami (anggota DPRD) masih sering mendapat keluhan dari masyarakat. Banyak yang bilang hanya rumah warga yang dekat dengan pejabat kota/kabupaten setempat yang diutamakan walaupun banyak rumah lain yang jauh lebih tidak layak huni," kata Nur.

Ia berharap, program bedah rumah benar-benar bisa diterima oleh masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak lagi.

"Jangan sampai ada kecemburuan. Pemerintah harus melakukan perbaikan sistem. Karena bila ada kecemburuan program yang sebenarnya sangat bagus ini tidak akan bisa berjalan baik," ucap Nur.

(pso-292/R010)



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026