Kunker ASEAN DPRD Batam Tunggu Keputusan Gubernur

Kamis, 1 Maret 2012 08:46 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Rencana kunjungan kerja DPRD Kota Batam ke luar negeri dengan anggaran sekitar Rp2,2 miliar masih menunggu keputusan koordinasi antara Gubernur Kepulauan Riau dengan Menteri Dalam Negeri.

"Kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri masih menunggu keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani yang tengah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Gamwan Fauzi," kata Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi di Baram, Rabu.

DPRD Kota Batam, berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tujuan negara ASEAN.

"Kalau disetujui kami akan melakukan kunjungan ke negara ASEAN. Tentu saja yang sesuai dengan tupoksi dan program kerja masing-masing komisi," kata dia.

Surya mengatakan, berdasarkan peraturan tidak ada larangan anggota DPRD melakukan kunker ke luar negeri.

"Pada dasarnya tidak ada peraturan yang melarang, namun untuk keluar negeri harus mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur," kata Surya.

Anggaran untuk kepentingan kunjungan kerja (kunker) 45 anggota DPRD Batam tahun ini sekitar Rp4,8 miliar. Dana sebesar ini belum termasuk plafon anggaran untuk rencana kunker mereka ke luar negeri sebesar Rp2,2 miliar serta anggaran reses sebesar Rp3,6 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Batam Aris Hardy Halim mengatakan, DPRD Kota Batam menjadwalkan kunjungan kerja ke empat negara ASEAN untuk menambah wawasan anggota legislatif dalam membuat kebijakan.

"Tiap komisi dijadwalkan melakukan kunker ke luar negeri satu kali setahun," kata Aris.

Komisi III akan berangkat ke Vietnam untuk mempelajari pengelolaan pembangkit listrik, komisi IV ke Filipina melihat balai latihan kerja.

"Kalau komisi I dan II belum tahu mau ke mana. Belum ada laporannya," kata Aris.

Menurut Aris, kunjungan kerja ke luar negeri perlu untuk menambah wawasan anggota DPRD dalam membuat kebijakan.

Batam, kata dia, memiliki karakteristik yang unik, sehingga kunker ke daerah lain di Indonesia saja tidak cukup.

(KR-LNO/M019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.