Kemenag Kepri paparkan tantangan pelayanan keagamaan daerah perbatasan

Sabtu, 21 Februari 2026 05:19 WIB

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Batam untuk mendiskusikan aspirasi perangkat daerah dan permasalahan masyarakat di Batam, Kepri, Jumat (20/2/2026). ANTARA/Amandine Nadja

Batam (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau mengungkap sejumlah tantangan pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan yang tersebar di pulau-pulau terluar, seperti kekurangan pegawai di medan yang luas dan terpencil.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zoztafia saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Batam, Jumat.

“Kondisi geografis kami berbeda. Dari tujuh kabupaten/kota, hanya Tanjungpinang dan Bintan yang satu pulau. Selebihnya tersebar di pulau-pulau yang berbeda dan jaraknya sangat jauh,” ujarnya.

Baca juga: Hasil sidak Kemnaker temukan ratusan tenaga kerja asing ilegal di KEK Galang Batang

Zoztafia menjelaskan, dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, hanya Tanjungpinang dan Bintan yang berada dalam satu daratan utama, sementara daerah lain seperti Batam, Natuna, Anambas, Karimun, dan Lingga terpisah oleh lautan dengan jarak tempuh yang cukup ekstrem.

Ia menyebut, untuk menjangkau wilayah seperti Natuna dan Anambas waktu tempuh bisa mencapai 23 jam perjalanan.

“Kami masih kekurangan kepala kantor dan pegawai di beberapa daerah. Memang tidak mudah menempatkan SDM di wilayah yang jauh dan terpisah pulau, karena juga berkaitan dengan keluarga dan akses transportasi,” kata dia.

Baca juga: Disnakertrans Kepri andalkan BLK guna turunkan angka pengangguran terbuka

Menurut Zoztafia, wilayah perbatasan Kepri bukan hanya berbatasan antarprovinsi, melainkan berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Karena itu, keberadaan kantor dan pegawai Kemenag di daerah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan sosial dan kehidupan beragama masyarakat.

Ia mengusulkan adanya kebijakan khusus untuk penempatan aparatur di pulau-pulau terluar, termasuk dukungan rumah dinas bagi guru dan pegawai yang bertugas di daerah khusus dan terdepan.

Baca juga: Pemkab Karimun gelar lomba video tradisi bangunkan sahur

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan kunjungan komisi ke Kepri adalah untuk mendengarkan berbagai aspirasi mitra.

Salah satu yang ia tekankan adalah yang disoroti Kanwil Kemenag tentang kesulitan jangkauan geografis provinsi itu.

“Dengan jarak yang jauh dan kesulitan untuk akses ke kepulauan, maka pelayanan kepada masyarakat terkendala. Namun, konsentrasi penduduk itu terdapat di Kota Batam, maka ini memerlukan perhatian khusus dan tidak bisa disamakan dengan provinsi lain,” kata dia.

Baca juga: Polres Lingga semarakkan bulan Ramadhan dengan tadarus Al Quran