DPRD Batam Janji Panggil Manajemen Nutune

Selasa, 20 Maret 2012 15:15 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Syolihin berjanji akan memanggil manajemen PT Nutune untuk membicarakan pesangon untuk 247 orang mantan karyawannya yang tidak mau menerima paket satu kali ketentuan (1-N).

"Pada Rabu (22/3) kami akan memangil manajemen perusahaan, kepolisian, perwakilan pekerja, Dinas Tenaga Kerja untuk membicarakannya dengan kami (Komisi IV) agar masalahnya segera selesai," kata dia di hadapan ratusan mantan pekerja PT Nutune di halaman kantor DPRD Kota Batam, Selasa.

Ia berharap pembicaraan itu akan menghasilkan kesepakatan tanpa harus membawa masalah tersebut ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

"Saya harap semua pihak terkait terutama manajemen perusahaan akan datang, sehingga masalah ini bisa segera selesai tanpa harus sampai ke PHI," kata dia.

Riki mengatakan, bila nantinya masalah pesangon mantan karyawan PT Nutune tersebut harus sampai ke PHI, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam harus mengawal agar hak-hak karyawan tersebut bisa dipenuhi sesuai peraturan.

"Bila memang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, kami minta Dinsos mengawal sidang hingga selesai," kata Riki.

Manajemen PT Nutune di Kawasan Industri Batamindo menyatakan perusahaan tersebut tutup sejak 9 Maret 2012 setelah sekian lama tidak mendapat pesanan.

Perusahaan tersebut menawarkan pesangon satu kali ketentuan (1-N) kepada seluruh karyawan.

Pada Jumat (9/3) lalu perusahaan memasang pengumuman di depan pintu masuk yang menyatakan manajemen Nutune tetap pada pendiriannya membayar pesangon 1-N kepada semua karyawan termasuk yang masih menolaknya.

Pengumuman itu ditandatangani oleh Direktur Nutune Batam Lim Mook Meng. Jika ada yang keberatan, karyawan diminta mengambil jalur hukum melalui PHI.

Namun sekitar 247 mantan karyawan menolak pesangon tersebut dan menuntut dua kali ketentuan karena menganggap perusahaan tidak mengalami kebangkrutan.

Sejak perusahaan tersebut diisukan akan tutup pada awal 2012, ratusan karyawan beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembayaran pesangon 2-N.(KR-LNO/E005)