Natuna Prioritas Pengentasan dari Ketertinggalan

Rabu, 21 Maret 2012 20:05 WIB

Natuna (ANTARA Kepri) - Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau merupakan prioritas nasional untuk dientaskan dari ketertinggalan hingga terjadi perubahan status di tahun 2015, kata Deputi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi.

Natuna diprioritaskan karena berada di kawasan perbatasan dengan negara-negara lain, serta berpotensi untuk pengembangan wisata dan industri migas, katanya di Ranai, ibu kota Natuna, Rabu.

Dia mengatakan, tahun 2015 menjadi target perubahan status Natuna sudah menjadi pertimbangan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mengurus 38 kawasan perbatasan, dan 27 di antaranya menjadi perhatian KPDT.

Kabupaten Natuna menjadi 'top of release' bagi KPDT yang mendata ada 123 daerah tertinggal.

"Natuna paling awal untuk dientaskan," tegas Suprayoga, Deputi Menteri Bidang Pembangunan Daerah Khusus KPDT.

Menurutnya, keistimewaan Kabupaten Natuna sebagai kawasan perbatasan dan menjadi beranda terdepan NKRI tidak bisa dialihkan ke daerah lain dilihat dari geografisnya.

"Apalagi Natuna yang memiliki tujuh pulau terluar, ini menjadi pertimbangan prioritas," tegasnya.

Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi KPDT, 21-23 Maret 2012 bersama 34 kementerian, akan dipertajam perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan energi untuk Natuna.

Penajaman akan ditujukan pada penguatan bidang perhubungan baik udara maupun laut guna menunjang sektor ekonomi dan bidang energi seperti listrik sebagai prasyarat investasi.

"Namun, tidak hanya penajaman, kami juga akan mengawal program di tingkat provinsi hingga ke pusat, dalam artian hingga rencana kerja pemerintah tahun 2013 dan RAPBN tahun 2013," janjinya.

(KR-RST/A013)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.