Batam dapat Bantuan Tujuh Alat e-KTP

Senin, 9 Juli 2012 16:26 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Kota Batam, Kepulauan Riau, mendapat bantuan tujuh alat rekam data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang telah menyelesaikan proses perekaman.

"Ada tujuh alat yang diperbantukan. Empat sudah dipasang dan bisa dipergunakan, sementara tiga lainnya baru akan dipasang," kata Kepala Dinas Penduduk Kota Batam, Sadri Khairuddin, di Batam, Senin.

Ia mengatakan, sebenarnya berdasarkan surat dari dari Menteri Dalam Negeri, ada 10 alat yang dipinjamkan dari dua daerah di seberang tersebut, namun hingga kini baru tujuh yang dikirim.

"Ini sesuai dengan yang disampaikan Mendagri saat berada di Batam beberapa waktu lalu. Untuk mempercepat e-KTP di Batam, alat dari Bintan dan Tanjungpinang akan dipinjamkan," kata dia.

Dengan bantuan alat tersebut, kata Sadri, diharapkan program rekam data e-KTP Batam bisa selesai sesuai rencana pada akhir September 2012.

"Selain mempercepat perekaman, peminjaman alat ini juga sebagai antisipasi kerusakan yang bisa menghambat perekaman," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Batam meminta Pemerintah Kota Batam serius dalam melaksanakan program e-KTP karena sebagian besar penduduk Kepulauan Riau berada di Batam.

Ia mengatakan, keberhasilan program e-KTP di Batam akan berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Target untuk Batam lebih dari 700 ribu penduduk dan harus selesai pada September nanti," kata dia.

Untuk mempercepat pencapaian di Batam, kata Menteri, peralatan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang telah selesai digunakan untuk melaksanakan program ini bisa diperbantukan.

"Setidaknya setiap kecamatan di dua wilayah tersebut masing-masing bisa meminjamkan satu alat untuk membantu program di Batam sehingga bisa lebih cepat," kata Gamawan. (KR-LNO/F002)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.