Penyelewengan Solar Bersubsidi Matikan Usaha Kecil

Selasa, 9 Oktober 2012 18:49 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Pengamat ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Winata Wira, menyatakan bahwa penyelewengan solar bersubsidi di Tanjungpinang, Bintan dan Batam tidak hanya merugikan negara namun juga usaha kecil masyarakat.

"Industri rumah tangga dan nelayan yang menggunakan solar sebagai bahan bakar pompong terganggu akibat pencurian solar bersubsidi," kata Wira, yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, di Tanjungpinang, Selasa.

Penyelewengan solar bersubsidi dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat jika tidak ditangani secara serius. Hal itu disebabkan penyewengan solar bersubsidi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.

"Kami berharap pemerintah serius menangani permasalahan itu," ujarnya.

Penyegelan bunker solar bersubsidi milik PT Gandasari Tetra Mandiri mengingatkannya pada peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika polisi berhasil mengungkap menimbunan bahan bakar bersubsidi itu di beberapa kawasan di Tanjungpinang. Namun kini kasus itu muncul kembali, seolah-olah pelakunya ingin membuktikan bahwa mereka sulit dihentikan oleh pihak yang berwajib.

Penyelewengan solar bersubsidi saat itu tidak hanya sebagai penyebabkan bahan bakar itu sulit ditemukan masyarakat, melainkan juga mematikan usaha nelayan. Tanpa solar bersubsidi, nelayan tidak dapat melaut.

Sedangkan kondisi sekarang sedikit berbeda, karena nelayan tetap dapat melaut, meski solar bersubsidi yang diduga diselewengkan PT Gandasari sangat banyak. Hal itu disebabkan pihak Pertamina menambah kuota solar bersubdisi di Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan) dan Batam.

Masing-masing stasiun pengisian bahan bakar mendapat kuota 10 ton/hari. Padahal penyebab kelangkaan solar bersubsidi pada saat itu disinyalir bukan disebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkannya, melainkan karena digelapkan oleh oknum tertentu.

"Penimbunan ini sebenarnya bukan situasi yang mengherankan, karena akal sehat masyarakat sejak awal meyakini bahwa ada distorsi terhadap distribusi BBM, hanya saja masyarakat tidak punya kekuatan untuk membuktikannya," ujarnya. (NP/I014)

Editor: Rusdianto