Kajati Kepri minta jajaran perkuat komitmen penegakan hukum

Batam (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Jehezkiel Devi Sudarso mengatakan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-65 bukan sekedar seremonial, tetapi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan memperkuat komitmen dalam penegakan hukum.

"Peringatan HBA tahun ini menjadi pengingat bahwa Kejaksaan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat integritas," kata Devi dalam keterangannya dikonfirmasi di Medan, Selasa.

Dia mengatakan komitmen penegakan hukum Kejaksaan ini tertuang dalam tema HBA Ke-65, yakni "Akselerasi Kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia emas".

Untuk itu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk senantiasa menjaga maruah institusi, meningkatkan kompetensi, dan bekerja dengan hati nurani dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan dan humanis.

Devi resmi bertugas di Kepri sejak 18 Juli 2025, setelah dilantik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, 16 Juli 2025 menggantikan Teguh Subroto yang dimutasi sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Setelah resmi menjabat, Devi langsung melantik 10 pejabat baru di lingkungan Kejati Kepri, di antaranya Wakajati Irene Putrie menggantikan Sufari yang dipromosikan menjadi Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Asintel Kejati Kepri Yovandi Yasid menggantikan Tengku Firdaus, Kajari Batam I Wayan Wiradarma menggantikan I Ketut Kasna Dedi, Rahmad Surya Lubis sebagai Kajari Tanjungpinang, Denny Wicaksono sebagai Kajari Karimun, dan Rusmin sebagai Kajari Bintan.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Devi memberikan amanat, terutama kepada para kepala kejaksaan negeri (Kajari).

Untuk Kajari Batam, dia mengingatkan bahwa Batam bukan sekedar kota industri dan perdagangan, tetapi merupakan kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Tingkatkan kinerja preventif melalui pendekatan humanis dan lakukan penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan rasa aman dan nyaman," katanya.

Devi melihat beban kerja Kajari Batam lebih berat dibandingkan kejari-kejari lainnya. Namun, dia optimis di bawah kepemimpinan yang baru, Kejari Batam dapat menjadi institusi hukum yang tegas, profesional dan berhati nurani.

Sementara itu, untuk Kajari Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri memiliki peran penting mengawal secara ketat pelaksanaan anggaran dan program-program strategis daerah.

Untuk Kajari Karimun, Kajati berpesan agar posisi strategis Kabupaten Karimun dalam lalu lintas internasional dan aktivitas perdagangan lintas batas.

"Oleh karena itu jalin koordinasi dan waspada potensi pelanggaran hukum di sektor pelabuhan, penyeludupan dan kejahatan perairan," ujar Devi.

Sedangkan Kajari Bintan diminta untuk mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas, mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan serta tata kelola aset daerah dengan seksama mengingat posisi Bintan sebagai kawasan pariwisata unggulan, bagian dari kawasan ekonomi khusus (KEK), juga menyimpan potensi sumber daya alam dan investasi.