Kemenko Polkam: Jenderal tidak boleh jadi beking tambang ilegal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan oknum jenderal dari instansi manapun tidak boleh membekingi praktik tambang ilegal.

Praktik itu sangat dilarang karena tambang ilegal cenderung hanya akan merugikan masyarakat dari segi pemasukan daerah ataupun kondisi alam.

"Peraturan atau Undang-Undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar. Semuanya tentunya di depan mata hukum itu sama," kata Lodewijk saat ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Ahad.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Jumat (15/8).

Lodewijk menjelaskan pemerintah berkomitmen memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang memiliki beking oknum pejabat.

Satu bentuk komitmen tersebut yakni rencana pembentukan desk khusus tambang di jajaran Kemenko Polkam.

"Tetapi karena Kementerian ESDM sudah membentuk Dirjen Penegakan Hukum. Maka, kita monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan ini," kata Lodewijk.

Ia juga memastikan pengawasan dan penindakan tambang ilegal akan dilakukan dengan transparan demi menjaga kepercayaan publik.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan dia bakal menindak keras jenderal-jenderal, baik itu dari institusi TNI maupun Polri, termasuk para purnawirawan jenderal, yang melindungi atau membeking tambang-tambang ilegal.

"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyebut dirinya tidak akan gentar dan mundur sekali pun beking itu jenderal-jenderal ataupun mantan jenderal.