Komisi X Belum Setujui Kurikulum Baru

Selasa, 25 Desember 2012 23:55 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Herlini Amran mengatakan, Komisi X belum menyetujui usulan kurikulum baru yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan kurikulum 2006 yang dianggap tidak sesuai.

"Kami di Komisi X belum menyetujui kurikulum baru yang diajukan karena hingga kini belum ada evaluasi yang komprehensif terhadap kurikulum lama," kata Herlini yang juga legislator daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri) di Batam.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memberikan laporan yang komprehensif sebelum mengajukan kurikulum baru.

"Kami tidak ingin ini hanya menjadi proyek saja. Walaupun diajukan untuk diganti karena dinilai kurang sesuai, namun pasti ada sebagian kurikulum lama yang sesuai dan tidak perlu dirubah," kata dia.

Ia mengatakan, untuk menciptakan kurikulum baru dan mencetak buku baru perlu anggaran sangat besar yang serharusnya bisa dialokasikan untuk hal lain seperti pembangunan gedung sekolah baru.

"Untuk menyelamatkan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubah kurikulum. Tapi perlu 'grand desain' dan koordinasi yang baik lintaskementerian," katanya.

Herlini berharap, pemerintah segera memberikan evaluasi yang komprehensif sehingga akan memudahkan DPR menentukan sikap terhadap kurikulum yang diajukan.

Menurutnya, selama ini koordinasi antar kementerian yang berhubungan dengan pendidikan masih kurang sehingga anggaran 20 persen yang diberikan juga tidak bisa optimal pemanfaatannya.

Pada 2013, kata dia, anggaran pendidikan yang diberikan mencapai sekitar Rp331 triliun. Dari angka tersebut sebanyak Rp36 triliun diberikan kepada Kementerian Agama untuk pendidikan yang berbasis keagamaan. Sementara yang diberikan langsung pada Kementerian Pendidikan hanya sekitar Rp74 triliun.

Herlini mengatakan, anggaran Kementerian Pendidikan tersebut sudah termasuk gaji guru, renovasi ruang kelas baru.

"Akibatnya, walaupun anggarannya kelihatan besar. Namun yang riil untuk membiayai proses pendidikan hanya sedikit. Sehingga masih banyak anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan," kata Herlini.

Bagi wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, kata dia, hal tersebut juga sangat terasa karena banyak anak-anak pada pulau-pulau yang relatif jauh dari pusat kota kesulitan melanjutkan pendidikan.

"Transportasi menjadi masalah utama. Selain itu, kurangnya guru juga mengakibatkan kualitas pendidikan di pesisir tidak sebaik di wilayah perkotaan," kata dia. (ANTARA)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.