Batam, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengandalkan kebijakan relaksasi pajak dan penerapan teknologi tapping box di hotel serta restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menjaga kemandirian fiskal.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad, saat dikonfirmasi di Batam, Senin, menegaskan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan memengaruhi kondisi keuangan secara signifikan, karena pihaknya akan terus menggenjot PAD.
Menurutnya, dari total APBD sekitar Rp4,4 triliun, porsi PAD Batam mencapai kurang lebih Rp2,3 triliun atau lebih besar dibandingkan dana transfer dari pusat.
"Pendapatan daerah kita cukup untuk menopang belanja wajib, mulai dari gaji ASN dan PPPK hingga operasional pemerintahan. Jadi, meski ada pengurangan TKD, insya Allah dengan kreasi dari Pemkot Batam akan terus mendongkrak PAD," kata Amsakar.
"Pertama kami berikan relaksasi pajak dengan meluncurkan program bebas denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tunggakan sejak 1994 hingga 2024. Karena ada penghapusan denda, masyarakat justru berbondong-bondong membayar," katanya menjelaskan.
Baca juga: Patroli cipta kondisi Polresta Barelang berikan rasa aman pada masyarakat
Menurutnya, target penerimaan PBB-P2 di semester pertama ini sudah melampaui target signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, Pemkot Batam juga mengoptimalkan penerimaan pajak dengan pemasangan tapping box di hotel dan restoran.
"Hingga kini sudah terpasang 834 unit, meningkat dari sebelumnya 536 unit. Melalui sistem ini, penerimaan pajak daerah dari sektor jasa perhotelan dan restoran dapat dimonitor secara real time," kata Amsakar.
Tapping box merupakan teknologi yang dipasang pada objek pajak dengan tujuan untuk memantau merekam data transaksi wajib pajak.
Upaya lain, katanya, akan dilakukan melalui ekstensifikasi objek pajak baru serta pemanfaatan aset daerah lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
"Misalnya, pembangunan pasar induk bisa kita kerja samakan dengan konsesi jangka panjang. Selain meringankan APBD, aset itu tetap memberi kontribusi rutin untuk daerah," kata dia.
Amsakar menambahkan penyesuaian kebijakan fiskal daerah harus dilakukan dengan menggencarkan sisi pendapatan dan meminimalisasi sisi belanja.
"Dengan strategi ini, Batam tetap tangguh menghadapi efisiensi fiskal nasional dan bisa menjaga kinerja pembangunan," tutupnya.
Baca juga: OJK Kepri catat kredit UMKM tumbuh 14,6 persen
Baca juga: Disdukcapil Batam imbau warga waspada penipuan pengaktifan IKD
Komentar