Batam Ajukan Dua Blok Kembar Rusun Baru
Batam (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kota Batam mengajukan pembangunan dua blok kembar rumah susun sewa sederhana sewa ke Kementerian Perumahan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan akan hunian layak
"Lahannya sudah kami siapkan di Batuaji, pembangunannya sedang diusulkan ke kementerian," kata Kepala Dinas Tata Kota Batam, Gintoyono Batong di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
Ia mengatakan, Batam membutuhkan banyak rusun untuk memenuhi kebutuhan warga pekerja dan keluarga muda.
Gintoyono juga mengatakan pembangunan rusun dapat membantu masalah perumahan di Batam, mengingat banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak berizin di atas tanah negara.
"Lahan di Batam sangat terbatas, makanya pembangunan rusun menjadi solusi untuk memberikan rumah layak bagi masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di lahan tidak berizin," kata dia.
Ia mengatakan, setiap "twin blok" rusun yang dibangun di Batam memiliki kapasitas 92 unit rumah dengan dilengkapi fasilitas listrik air dan fasilitas umum lannya.
"Saat ini juga ada dua 'twin blok' yang dibangun pada 2012 yang tengah dalam pembangunan lanjutan. Lima twin blok lain sudah siap dihuni," kata Gintoyono.
Gintoyono mengatakan, seluruh rusun yang dibangun di danai anggaran pendapatan dan belanja nasional. Sedangkan pemerintah daerah hanya menanggung biaya artas lahan, listrik dan air.
"Semua ditanggung pusat. Kami menyediakan lahan, instalasi litrik dan air bersih saja," kata dia.
Pemerintah Kota Batam memperkirakan dibutuhkan setidaknya 761 rusun untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi para pekerja dan warga yang saat ini tinggal di rumah-rumah tidak berizin. Pemkot Batam menargetkan pembangunan 350 "twin block" pada 2020.
Selain Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam juga membangun sejumlah rusun sewa pekerja untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja.(*)
Editor: Dedi
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
