Sektor Pendidikan di Perbatasan Belum Diperhatikan

Minggu, 10 Maret 2013 20:50 WIB

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komunitas Bakti Bangsa menyatakan, pemerintah belum serius memperhatikan sektor pendidikan di kawasan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, karena anak-anak yang tinggal di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga masih kesulitan untuk sekolah.

"Anak-anak yang tinggal di perbatasan Kepulauan Riau sulit mendapatkan pendidikan, karena pemerintah belum membangun sarana dan prasarana pendidikan. Banyak anak-anak di usia sekolah tidak dapat mengenyam bangku pendidikan," kata aktivis Komunitas Bakti Bangsa Fajar Bayu Putra Pungkasan, di Tanjungpinang, Minggu.

Selama ini, kata dia, pemerintah fokus membangun pendidikan di kawasan perkotaan. Padahal pemerintah menyadari Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 2408 pulau, dan 19 pulau terdepan.

Sementara kabupaten/kota yang berada di dalam satu pulau hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Tetapi kenyataannya, pola pembangunan sektor pendidikan dilakukan tidak merata, dan terkesan lebih banyak dikembangkan di Batam dan Tanjungpinang.

"Namun sarana pendidikan di beberapa kawasan di Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga masih perlu diperhatikan. Masih ada pelajar yang harus ke sekolah dengan mendayung sampan," kata Bayu, yang juga pengajar muda Gerakan Kepri Mengajar.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan masih mengalami ketertinggalan. Pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seharusnya sejak dulu memikirkan pembangunan sarana prasarana sekolah mulai dari SD-SMA, yang dilengkapi dengan guru yang berkualitas.

Pembangunan SD-SMA harus diperbanyak, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian pembangunan beberapa perguruan tinggi di setiap kabupaten, yang jurusannya disesuaikan karakteristik daerah.

"Sekarang yang terjadi adalah warga di kawasan perbatasan Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan, masih menganggap mahal pendidikan. Karena itu banyak pelajar putus sekolah," ujarnya.

Sarana pendidikan yang tidak lengkap di daerah tersebut membuat pelajar terpaksa melanjutkan pendidikan di Tanjungpinang, Batam atau provinsi lainnya. Mereka harus mengeluarkan dana yang besar untuk dapat menikmati pendidikan secara lengkap, dari SD hingga ke perguruan tinggi.

"Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat Indonesia yang wajib diberikan pemerintah, karena itu pemerataan kualitas pendidikan wajib dilakukan. Perhatian pemerintah yang rendah terhadap pendidikan di kawasan perbatasan mengancam kualitas warga," ungkapnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Komunitas Bakti Bangsa Tanjungpinang Dodi. Ia menambahkan, pulau terdepan Indonesia yang ada di Kepri itu, menyebar di lima kabupaten/kota yaitu Batam, Bintan, Natuna, Anambas dan Karimun.

"Pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan merupakan seharusnya, meski itu mahal," katanya.

Kabupaten Natuna memiliki tujuh pulau terdepan yaitu Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa (Senua), Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala. Sedangkan Pulau Tokong Malang Biru berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokong Berlayar.

Di Kabupaten Karimun terdapat pulau terdepan yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Hiu Kecil. Adapun Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, dan Pulau Nongsa terletak di wilayah administrasi Pemerintah Kota Batam.

Kabupaten Bintan hanya memiliki satu pulau terdepan yaitu Pulau Sentut.

Pulau-pulau terdepan itu berhadapan dengan bangunan megah negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Hanya empat dari 19 pulau terdepan di Kepri yang berpenghuni. (Antara)

Editor: Rusdianto