Menkum : Rancangan Perpres turunan dari KUHAP akan atur penggunaan AI

Selasa, 6 Januari 2026 10:36 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) dan Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur pemanfaatan akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI).

“Jadi, Pak Wamen (Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej) sudah menjelaskan ya bahwa dalam proses pemeriksaan untuk menghindari adanya intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ataupun yang lain, maka nanti salah satu teknologi informasinya kemungkinan akan menggunakan BAP (berita acara pemeriksaan, red.) secara elektronik. Jadi dengan menggunakan AI,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Menurut dia, pemanfaatan AI tersebut akan membuat pernyataan yang disampaikan terperiksa ataupun tersangka dapat langsung diketik secara otomatis, sehingga tinggal ditandatangani saja.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hal tersebut akan diatur dalam Rancangan Perpres tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.

Sebelumnya, UU KUHAP diteken oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI, dan diundangkan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, yakni pada 17 Desember 2025.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum sebut Rancangan Perpres turunan KUHAP akan atur pemanfaatan AI