BGN klarifikasi soal video MBG tidak sesuai standar yang beredar di medsos

Rabu, 21 Januari 2026 15:06 WIB

BGN mengklarifikasi video yang beredar di media sosial terkait MBG tak sesuai standar yang beredar di SD Neglasari, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. ANTARA/HO-BGN.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi video yang beredar di media sosial (medsos) terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai standar yang beredar di SD Neglasari, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Video yang beredar di medsos tersebut menampilkan menu Program MBG dengan narasi porsi tidak sesuai standar memicu perhatian publik, khususnya di kalangan orang tua siswa. Berdasarkan hasil klarifikasi dan investigasi BGN, terungkap fakta bahwa makanan yang dibagikan bukan berasal dari SD Neglasari, melainkan terjadi di SDN Pengasinan 2, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Ketua Tim Investigasi BGN Karimah Muhammad dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa kesalahan penyebutan lokasi dalam video berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

"Hasil investigasi kami memastikan bahwa lokasi yang disebutkan dalam video tidak sesuai fakta. Penyaluran menu MBG yang dimaksud berlangsung di SDN Pengasinan 2, bukan di SD Neglasari," ujar Karimah.

Selain kesalahan lokasi, BGN juga memastikan tampilan menu dalam video tidak merepresentasikan kondisi saat MBG dibagikan kepada siswa. Menu yang direkam diketahui telah dibawa pulang oleh penerima manfaat.

Terkait narasi yang menyebutkan menu MBG tidak lengkap, Karimah memastikan bahwa lauk utama berupa ayam telah dikonsumsi terlebih dahulu oleh anak penerima manfaat sebelum video direkam.

"Ayam dalam menu MBG tersebut telah dikonsumsi oleh anak penerima manfaat sebelum video direkam. Hal ini bahkan terdengar jelas dalam rekaman suara pada video. Oleh karena itu, narasi yang hanya menyebutkan buah dan lalapan tidak menggambarkan menu MBG secara utuh," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Sindur Rama Ramadhan menjelaskan, menu MBG pada saat pembagian telah disajikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN.

"Menu MBG disajikan menggunakan ompreng resmi sesuai SOP BGN, dengan komposisi dan porsi yang layak. Video yang beredar tidak menggambarkan kondisi menu MBG yang sebenarnya," kata Rama.

Rama menambahkan, kondisi lalapan dalam video yang terlihat tidak layak terjadi karena makanan tersebut sudah dibawa pulang dan melewati batas waktu konsumsi yang direkomendasikan.

"Menu tersebut sudah dibawa pulang oleh penerima manfaat, sehingga wadahnya bukan lagi ompreng MBG. Lalapan terlihat rusak karena sudah melewati batas best before," ucap Rama.

Baca selanjutnya,
BGN: Tahun ini ASN BGN berjumlah 99.000 orang...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Gizi Nasional (BGN) akan berjumlah 99.000 orang pada 2026.

"Kami sudah lakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2.080 orang yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025," kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Kemudian, seleksi PPPK tahap 2 sebanyak 32.000 formasi yang terdiri atas 31.250 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 750 untuk akuntan dan tenaga gizi.

"Pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 orang, dimana yang 31.250 itu khusus seluruh Kepala SPPG yang dididik melalui sarjana penggerak pembangunan Indonesia dan kita buka untuk umum 750 yang diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375," kata Dadan Hindayana.

Saat ini para calon PPPK tersebut dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK.

Pengangkatan PPPK diperkirakan mulai 1 Februari 2026.

Sementara PPPK tahap 3 dan 4 direncanakan masing-masing berjumlah 32.460 formasi.

Dadan Hindayana menambahkan bahwa saat ini Kantor Pusat BGN telah memiliki 615 tenaga kerja.

"Sekarang di kantor pusat saja sudah ada 615 tenaga kerja dan kita tahun ini akan membangun kantor regional setara eselon 2 di 38 provinsi," kata dia.

Sementara di tingkat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah, ada 40 tenaga kerja yang terdiri atas 20 Kepala KPPG dan 20 Kepala Subbag Tata Usaha KPPG.

"Rencana penambahan KPPG sebanyak 338, sehingga total menjadi 358 KPPG," kata Dadan Hindayana.

Kemudian, SDM di SPPG tercatat berjumlah 73.207 orang. Selanjutnya, relawan SPPG mencapai 825.936 orang yang perannya meliputi kepala juru masak, juru masak, pemorsian, persiapan, pencuci ompreng, pengemudi, kepala lapangan, keamanan, dan kebersihan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN klarifikasi video MBG tak sesuai standar yang beredar di Bogor