PAD sumbang 62 persen pendapatan daerah Batam

Senin, 15 Juni 2026 15:40 WIB

Sosialisasi dan optimalisasi Opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Bapenda Batam di Batam, Kepri, Senin (15/6/2026). (ANTARA/Amandine Nadja)

Batam (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 62 persen dari total pendapatan Kota Batam, yang menjadi penopang pembiayaan pembangunan daerah tersebut.

Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan tingginya kontribusi PAD menunjukkan kuatnya tingkat kemandirian fiskal Kota Batam dibandingkan banyak daerah lainnya.

“Dari total pendapatan daerah, sekitar 62 persen berasal dari PAD, sedangkan transfer ke daerah (TKD) hanya 38 persen. Ini menunjukkan kekuatan dan kemandirian fiskal Kota Batam,” katanya di Batam, Senin.

Untuk menjaga kontribusi tersebut, Bapenda Batam menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,09 triliun pada 2026.

Baca juga: Gubernur Ansar jadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kepri

Menurut Raja, terdapat lima sektor utama yang selama ini menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah.

Kelima sektor tersebut yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta PBJT hotel dan restoran.

"Dari target Rp2,09 triliun itu, penyumbang terbesar tetap BPHTB yang nilainya lebih dari Rp500 miliar," katanya.

Hingga 15 Juni, BPHTB telah mencapai Rp261 miliar, PBJT tenaga listrik Rp197 miliar, PBB-P2 sebesar Rp119 miliar, opsen PKB Rp82 miliar, PBJT hotel Rp100 miliar, dan PBJT restoran Rp108 miliar.

Maka dari itu pihaknya laksanakan sosialisasi optimalisasi Opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak tersebut.

Baca juga: Karantina Kepri pastikan cengkih asal Natuna bermutu unggul dan mampu bersaing

Raja mengatakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), camat, lurah, kader posyandu, dan tokoh masyarakat.

"Kami ingin merangkul masyarakat agar memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan Batam," ujar dia.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkot Batam Jefridin mengatakan capaian PAD Batam yang menjadi terbesar di Kepulauan Riau tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak.

"Sebanyak 62 persen pendapatan daerah Batam ditopang oleh PAD. Ini berkat wajib pajak Batam yang sangat bagus. Maka dari itu, untuk mencapai target pajak tahun ini sebesar Rp2,09 triliun menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Jefridin.

Ia menambahkan, sosialisasi mengenai opsen PKB dan BBNKB akan terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan.

Pemkot Batam berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat sehingga kemandirian fiskal daerah dapat terjaga.

Baca juga:
Cuaca Kepri hari ini, hujan merata di Batam hingga Anamba

12 usaha mikro di Batam manfaatkan program dana bergulir

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.