25.000 Buruh Batam Ikut Mogok Nasional

Rabu, 30 Oktober 2013 13:27 WIB

Batam (Antara Kepri) - Serikat Pekerja Metal Indonesia memastikan 25.000 orang buruh akan mengikuti mogok nasional Kamis (31/10) dan Jumat (1/11) menuntut kenaikan Upah Minimum Kota 2014 sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya.

"Kami pastikan 25.000 buruh ikut mogok nasional, karena kami mengajak seluruh elemen buruh, tidak hanya anggota FSPMI," kata Wakil Ketua FSPMI Batam Mustofa di Batam, Rabu.

Selain 22.000 anggpta SPMI, ia mengatakan 1.500 orang anggota Serikat Pekerja Nasional dan 1.500 pekerja tanpa serikat akan ikut serta dalam mogok nasional, hingga total buruh yang mogok kerja 25.000 orang.

Para pekerja yang mogok berasal dari kawasan industri Tanjunguncang, Muka Kuning (Batamindo), Panbil, Batu Ampar dan Kabil dengan jenis industri galangan kapal dan manufaktur.

"Tapi paling banyak pekerja dari Tanjunguncang, Panbil dan Muka Kuning," kata dia.

Ia mengatakan selama mogok para pekerja akan berkumpul di Simpang Kabil dan melakukan aksi duduk diam diselingi orasi aktifis pekerja bergantian.

"Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat apa tuntutan kami. Bahwa kami berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat. Tidak hanya pekerja," kata dia.

Mogok nasional dilakukan atas instruksi pengurus FSPMI pusat, kata dia. Pengurus di daerah mendukung keputusan pusat karena kesamaan misi mengingat kondisi yang terjadi di daerah sama.

Sementara itu, pekerja Batam menuntut UMK 2014 sebesar Rp3.411.000, jauh di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak 2013 sebesar Rp2.172.973.

SPMI beralasan, KHL Rp2.172.973 itu hanya terdiri dari 60 komponen KHL, padahal tuntutan pekerja KHL harus terdiri dari 84 komponen. "Artinya ada 24 komponen yang tidak dihitung, dan itu tetap dimasukan dalam UMK," kata Mustofa.

Selain itu, pekerja juga memperhitungkan empat indikator lain, di antaranya kinerja pekerja dan pertumbuhan ekonomi sehingga muncul angka UMK Rp3.411.000.

Wali Kota Batam dalam kesempatan terpisah mengharapkan pekerja dan pengusaha menemukan titik temu dalam pembahasan KHL dan UMK untuk menghindari unjuk rasa berkelanjutan.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.